NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 16 ayat 1

Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
- 1. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

3. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

6. UU No. 11/1995 tentang Cukai

7. UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

8. UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

9. UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

10. UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

11. UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung
Keppres Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

Namun telah ditetapkan Peraturan Bersama MA dan KY No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden.
2. Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
3. Pasal 22 ayat 1

Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
4. Pasal 22 ayat 2

Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri
- Keputusan Menteri Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

Namun telah ditetapkan Permenkeu No. 194/PMK. 01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden.

Perubahan :
Permenkeu No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK. 01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak
5. Pasal 27

Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri
- Kepmen Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

Namun telah ditetapkan Keppres No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak dan Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri.