NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 7 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.kkp.go.id/cari_peraturan pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 09.36 Wib
2. Pasal 34 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.kkp.go.id/cari_peraturan pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 09.36 Wib
3. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.kkp.go.id/cari_peraturan pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 09.39 Wib
4. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.
- Berdasarkan penelusuran pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.kkp.go.id/cari_peraturan pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 09.41 Wib