NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 35 ayat 5

Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- 1. UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

2. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

4. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

5. UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

6. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

7. UU No. 13/2010 tentang Hortikultura

8. UU No. 18/2012 tentang Pangan

9. UU No. 18/2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

10. UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Berdasaran penelusuran terakhir
pada situs http://jdih.pertanian.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal
12 April pukul 14.32 Wib


2. Pasal 51 ayat 3

Belum Ditetapkan
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs www.peraturan.go.id dan situs www.sipuu.setkab.go.id pada tanggal 14 April pukul 13.58
3. Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- http://ditjennak.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/4ce959c83617c10e85dab378fd229af3.pdf
Belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, akan tetapi ditemukkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur Kredit usaha rakyat disektor pertanian
4. Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- http://ditjennak.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/4ce959c83617c10e85dab378fd229af3.pdf
Belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, akan tetapi ditemukkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur Kredit usaha rakyat disektor pertanian
5. Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada
situs http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-40-peraturanmenteripertanian.html dan pada
situs http://peraturan.go.id/search/cari.html?keyword=peratura+menteri+tentang+peran+
serta+masyarakat+dalam+&jenis_peraturan%
5B11e449f368aacfa0a20b313231373330%5D=
11e449f368aacfa0a20b313231373330&tahun
5B2008%5D=
2008&order_by=&limit_page=20 pada tanggal
4 Juli pukul 14.10