NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 79 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.
- TIdak ditemukan Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang muatan materi yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 79 UU Kehutanan. Dalam Pasal 78 ayat (5) PP No. 34/2002 yang telah cicabut dan diganti dengan PP No. 6/2007 dan diubah dengan PP No. 3/2008, menyatakan "(5) Ketentuan pemberian insentif bagi pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Keputusan Bersama Menteri dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan." Belum ada Permenkeu yang mengatur substansi yang diamanatkan oleh Pasal 79 UU kehutanan ini. Namun Kementerian Kehutanan yang sekarang adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan yang didalamnya tidak mengatur tentang insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam penyelamatan kekayaan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 79 ayat (3) UU Kehutanan ini.