NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 6 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- Belum semua kabupaten mempunyai Perda mengenai kesehatan hewan
2. Pasal 22 ayat 2

akan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Peraturan Menteri Pertanian No.22/Permentan/Pk.110/6/2017 tentang Pendaftaran Dan Peredaran Paka
3. Pasal 42 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.07 Wib
4. Pasal 44 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit= dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.07 Wib
5. Pasal 46 ayat 7

Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada30 Oktober 2019 pukul 10.07 Wib
6. Pasal 49 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi sediaan premiks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.11 Wib
7. Pasal 51 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Dibatalkan oleh MK melalui putusan No. 3/PUU-VIII/2010
8. Pasal 53 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.14 Wib
9. Pasal 54 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.17 Wib
10. Pasal 58 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.20 Wib
11. Pasal 59 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.22 Wib
12. Pasal 63 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Dalam bagian menimbang Peraturan Menteri ini disebutkan ketentuan Pasal 61 yang tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun sebagai satu rangkaian pengaturan, ketentuan Pasal 63 ayat (4) lah yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri
13. Pasal 68 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.27 Wib
14. Pasal 70 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.28 Wib
15. Pasal 78 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.28 Wib
16. Pasal 85 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.32 Wib