NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 10 ayat 8

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.
- 1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

3. UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas

4. UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

5. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

6. UU No. 11/1995 tentang Cukai

7. UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

8. UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

9. UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian

10. UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

11. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

12. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
2. Pasal 22 ayat 1

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadlan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.