NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 8 ayat 3

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs http://jdihn.bphn.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 09.41 WIB
2. Pasal 11 ayat 2

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs
http://jdihn.bphn.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 10.12 WIB
3. Pasal 12 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs
http://jdihn.bphn.go.id dan http://jdih.menlh.go.id/ yang diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 10.32 WIB
4. Pasal 26 ayat 1

Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs
http://jdihn.bphn.go.id dan http://jdih.menlh.go.id/ yang diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 10.57 WIB
5. Pasal 29 ayat 4

Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs
http://jdihn.bphn.go.id dan http://jdih.menlh.go.id/ yang diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 11.26 WIB
6. Pasal 37 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs http://www.menlhk.go.id/site/post/9?start=20, http://jdihn.bphn.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada Kamis, 11 April 2019 pukul 14.50 WIB