NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 21 ayat 2

Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- 1. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

2. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit

3. UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. UU No. 35/2009 tentang Narkotika

5. UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa

6. UU No. 38/2014 tentang Keperawatan
Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/rancangan-peraturan-pemerintah-tentang-perencanan-pengadaan-pendayagunaan-pembinaan-dan-pengawasan-mutu-tenaga-kesehatan.html dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes
yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.12 WIB
2. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan :
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/rancangan-peraturan-pemerintah-tentang-perencanan-pengadaan-pendayagunaan-pembinaan-dan-pengawasan-mutu-tenaga-kesehatan.html dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes
yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.15 WIB

Terdapat RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan berdasarkan
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014.
3. Pasal 26 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.17 WIB

Terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

Terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Pasal 27 ayat 3

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.20 WIB

Terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

Terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Pasal 34 ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes
yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.27 WIB
6. Pasal 42 ayat 3

Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB

Telah disusun RPP Tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
7. Pasal 43 ayat 2

Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yangyang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.34 WIB

Telah disusun RPP Tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
8. Pasal 44 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.37 WIB

Telah disusun RPP Tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
9. Pasal 45 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.37 WIB

Telah disusun RPP Tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
10. Pasal 56 ayat 3

Ketentuan mengenai hak menerima/menolak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.42 WIB


11. Pasal 58 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.45 WIB

12. Pasal 67 ayat 2

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.48 WIB
13. Pasal 68 ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.52 WIB

terdapat: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia masih berlaku

Telah disusun RPP Tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
14. Pasal 69 ayat (3)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.55 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia masih berlaku

Telah disusun RPP Tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
15. Pasal 74 ayat 2

Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 09.58 WIB
16. Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.02 WIB

17. Pasal 78 ayat 3

Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.05 WIB
18. Pasal 79 ayat 3

Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.08 WIB

19. Pasal 82 ayat 5

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.12 WIB

20. Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.15 WIB
21. Pasal 106 ayat 3

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.18 WIB

22. Pasal 111 ayat 6

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.28 WIB

23. Pasal 120 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.31 WIB

24. Pasal 121 ayat 2

Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.34 WIB

25. Pasal 132 ayat 2

Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://peraturan.go.id/rpp-tentang-penelitian-dan-pengembangan-bidang-kesehatan.html yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.43 WIB
26. Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.46 WIB

Terdapat RPP tentang Kesehatan Jiwa berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
dan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
27. Pasal 172 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.53 WIB

Terdapat RPP Pembiayaan Kesehatan berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
28. Pasal 177 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id/ yang diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Pukul 10.56 WIB