NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 29 ayat 7

Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 1. UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air

2. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

3. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah

5. UU No. 4/2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)

6. UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

7. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

8. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

9. UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

10. UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

11. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

12. UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

13. UU No. 7/1996 tentang Pangan

14. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

15. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

16. UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

17. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html?id=11e449f368aacfa0a20b313231373330 pada 30 Oktober 2019 pukul 10.34 Wib
2. Pasal 35 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran pada situs http://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html?id=11e449f371bb47e09607313231373436 dan http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit=/ pada 30 Oktober 2019 pukul 10.38 Wib
3. Pasal 70 ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran pada situs http://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html?id=11e449f371bb47e09607313231373436 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada 30 Oktober 2019 pukul 10.38 Wib