NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 5

(5) Kawasan khusus selain sebagaimana di-maksud pada ayat (4) dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten/kota dan badan pengelola kawasan khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 1. UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

2. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah

3. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

4. UU No. 31/2002 tentang Partai Politik

5. UU No. 37/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang

6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

7. UU No. 24/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Kamis, 28 Mei 2020 pukul 20.33 WIB.
2. Pasal 4 ayat 4

Kawasan khusus untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas diatur dengan undang-undang.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Kamis, 28 Mei 2020 pukul 20.33 WIB.
3. Pasal 6 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan qanun.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20. 34 WIB.
4. Pasal 21 ayat 3

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam qanun.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20. 34 WIB.
5. Pasal 42 ayat 1 angka/huruf i

menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat;
- 0
6. Pasal 43 ayat 5

Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20. 36 WIB
7. Pasal 43 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.36 WIB.
8. Pasal 43 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20. 34 WIB.
9. Pasal 53 ayat 4

Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.36 WIB.
10. Pasal 54 ayat 6

Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.36 WIB.
11. Pasal 102 ayat 4

Presiden menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Aceh dengan Keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.36 WIB.
12. Pasal 103 ayat 3

Presiden menetapkan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.36 WIB.
13. Pasal 108 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRA diatur dalam Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
14. Pasal 109 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi sekretariat DPRK diatur dalam qanun kabupaten/kota.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
15. Pasal 124 ayat 2

Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses 28 Mei 2020 pukul 20.46 WIB
16. Pasal 128 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al -syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
17. Pasal 132 ayat 1

Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
18. Pasal 153 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
19. Pasal 177 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai at ta cara pembentukan dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan qanun.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
20. Pasal 193 ayat 3

Alokasi dan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan qanun
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
21. Pasal 214 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
22. Pasal 221 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
23. Pasal 222 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
24. Pasal 231 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
25. Pasal 239 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan qanun yang berasal dari Gubernur dan bupati/walikota diatur dengan qanun.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
26. Pasal 244 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
27. Pasal 247 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
28. Pasal 251 ayat 3

Nama dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.47 WIB.
29. Pasal 270 ayat 2

Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB
30. Pasal 270 ayat 3

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan qanun kabupaten/kota.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/yang diakses pada 28 Mei 2020 pukul 20.39 WIB