NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://www.bkn.go.id/regulations/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.49 WIB
2. Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://www.bkn.go.id/regulations/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.43 WIB
3. Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Presiden
- ---
4. Pasal 94 ayat 1

Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden
- ---
5. Pasal 94 ayat 4

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://www.bkn.go.id/regulations/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.49 WIB
6. Pasal 109 ayat 1

Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://www.bkn.go.id/regulations/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.49 WIB
7. Pasal 126 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ---
8. Pasal 129 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ---