NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 8 ayat 2

Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-Undang
UU No. 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang -
2. Pasal 11

Penyeleggaraan wajib militer diatur dengan Undang-Undang
UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer -
3. Pasal 14 ayat 2

Susunan Dewan yang tersebut dalam ayat 1 serta tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1954 tentang Permintaan Dan Pelaksanaan Bantuan Militer -
4. Pasal 19 ayat 1

Koordinasi diantara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala staf yang terdiri dari masing-masing Kepala Staf Angkatan dan yang diketuai secara bergiliran untuk masa selama-lamanya 1 tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan itu, diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-Kepala Staf -
5. Pasal 20 ayat 2

Perubahan susunan Dewan Pertahanan diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1957 tentang Susunan Kementerian Pertahanan -
6. Pasal 33

Presiden dapat memberikan pangkat-pangkat kehormatan Angkatan Perang kepada seorang yang bukan anggota Angkatan Perang menurut cara-cara yang ditentukan dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan -
7. Pasal 34

Hal-hal lainnya tentang kedudukan hukum seorang anggota Angkatan Perang diatur dengan atau atas kuasa undang-undang
UU No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang -