NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 1 ayat 1 angka/huruf 1

Pada Peraturan Umum No. 1 hingga dengan No. 6, yang mendahului Tarip Bea-Masuk yang dimaksud dalam pasal 1 "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Indische Staatsblad 1934 No. 1). Sebagaimana kemudian telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 57) maka bersamaan dengan menggantinya menjadi No. 2 hingga dengan No. 7 telah ditambah di bawah No. 1 suatu peraturan baru, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Tarip Bea-Masuk terdiri dari Tarip Minimum dan Tarip Maksimum. Bea-Masuk yang termuat dalam Tarip Bea-masuk adalah menurut Tarip Minimum, sedangkan menurut Tarip Maksimum besarnya bea itu digandakan, dengan ketentuan bahwa barang-barang yang dalam Tarip itu dibebaskan dari bea masuk, dikenakan bea menurut Tarip Maksimum sebesar dua belas perseratus dari harga. Dengan keputusan Presiden Tarip Maksimum dapat dinyatakan berlaku bagi barang-barang yang berasal atau didatangkan dari Negeri-negeri: a. yang memperlakukan Indonesia tidak sepadan dengan negeri-negeri lain mengenai urusan perdagangan atau pelajaran atau memperlakukan Indonesia secara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia, b. yang tidak telah mengadakan perjanjian-tarip yang mengikat dengan Indonesia. Menteri Keuangan akan menetapkan lebih lanjut peraturan-peraturan mengenai penyerahan bukti darimana asal atau didatangkannya barang-barang yang akan dimasukkan yang telah dinyatakan berlaku Tarip Maksimum.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1977 Tentang Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor Pasal ini mengamanatkan Peraturan Menteri Keuangan, namun yang ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah.