NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan public memberikan dan menyampaikan informasi public secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk teknis komisi informasi.
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik1. UU No. 43/2009 tentang Kearsipan -
2. Pasal 11 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban badan public menyediakan informasi public yang dapat diakses oleh pengguna informasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Petunjuk teknis komisi informasi
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik -
3. Pasal 20 ayat 2

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Pasal 22 ayat 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan public diatur oleh komisi informasi
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik -
5. Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -