NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5 ayat 3

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 Tahun 2013 tentang PBI Nomor 11/10/PBI/2009 ten-tang Unit Usaha Syariah.1. UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

2. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

3. UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia

4. UU No. 7/1992 tentang Perbankan
Tidak terdapat didalam konsideran
2. Pasal 8 angka/huruf b

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
3. Pasal 9 ayat 3 angka/huruf 1

Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum mencabut Peraturan Bank Indonesia No 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank
4. Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Tidak terdapat didalam konsideran
5. Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank
Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
6. Pasal 16 ayat 2

Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
7. Pasal 26 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Komite Perbankn Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
8. Pasal 27 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
9. Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33 /PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
10. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Tidak terdapat dalam konsideran
11. Pasal 30 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
12. Pasal 31 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
13. Pasal 32 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
14. Pasal 34 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/20109 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
15. Pasal 35 ayat 2

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tidak terdapat dalam konsideran
16. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
17. Pasal 40 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
18. Pasal 46 ayat 2

Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Tidak terdapat dalam konsideran
19. Pasal 51 ayat 2

Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
20. Pasal 52 ayat 1

Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
21. Pasal 53 ayat 2

Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 2/6/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank Tidak terdapat dalam konsideran
22. Pasal 54 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
23. Pasal 58 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran
24. Pasal 68 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Tidak terdapat dalam konsideran