NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 18 ayat 3

Ketentuan Lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal --
2. Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintah konkuren diatur dalam Peraturan Pemerintah
- -
3. Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah
- -
4. Pasal 24 ayat 2

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ---
5. Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- -
6. Pasal 48 ayat 3

Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur PP No. 30 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara ---
7. Pasal 48 ayat 3

Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat -
8. Pasal 65 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- -
9. Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ---
10. Pasal 81 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- -
11. Pasal 91 ayat 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT ---
12. Pasal 93 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT ---
13. Pasal 112 ayat 4

Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.31-3734 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta ---
14. Pasal 124 ayat 2

Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah --
15. Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 0
16. Pasal 178 ayat 2

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
17. Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 0
18. Pasal 214 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah ---
19. Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang KECAMATAN -
20. Pasal 230 ayat 6

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan -
21. Pasal 243 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian No. register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ---
22. Pasal 256 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 0
23. Pasal 277

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ---
24. Pasal 293

Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -
25. Pasal 326

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah ---
26. Pasal 331 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
27. Pasal 335 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
28. Pasal 336 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
29. Pasal 337 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai restruksturisasi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
30. Pasal 338 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
31. Pasal 340 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
32. Pasal 342 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
33. Pasal 343 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah -
34. Pasal 353

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ---
35. Pasal 354 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah -
36. Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah -
37. Pasal 383

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ---
38. Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ---
39. Pasal 397 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi daerah diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ---