NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 2

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan 1. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

3. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
-
2. Pasal 10 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan -
3. Pasal 19 ayat 2

Ketentuan mengenai kuota nasional penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Menteri
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri -
4. Pasal 21 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa bidang kesehatan -
5. Pasal 23 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 16 Tahun 2017 tentang Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat -
6. Pasal 42

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia -
7. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia -
8. Pasal 46 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis -
9. Pasal 49 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan -
10. Pasal 66 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/188 Tahun 2015 tentang Standar Profesi Audiologis -