NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang PP Nomor 40 Tahu 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Atas Tanah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diterbitkan tidak sesuai amanat Pasal yang mengamanatkan,akan tetapi secara Substansi Peraturan Pelaksana mengatur amanat dari Pasal tersebut
2. Pasal 23 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/Ot.140/7/2011 Tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman -
3. Pasal 24 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan Peraturan Pemerintah mencakup substansi dari amanat Pasal tersebut namun dalam konsideran tidak secara jelas menyebutkan amanat dari Pasal ini.
4. Pasal 28 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman. Peeraturan Pelaksana belum ditetapkan namun terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Substansi dari amanat Pasal ini.
5. Pasal 56 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri No. 05/KB.401/1 Tahun 2018 tentang Permen No.05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan -
6. Pasal 93 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dana Perkebunan -