NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 15 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pertanian No. 19/PERMENTAN/OT.140/3 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan 1. UU No. 18/2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan -
2. Pasal 18 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 35/PERMENTAN/OT.140/7 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif Pengaturan lainnya terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi Dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar
3. Pasal 36E ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang PP No. 4 / 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN ---
4. Pasal 36B ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 139/Permentan/Pd.410/12/ Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Peraturan menteri ini telah diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/Pd.410/1/2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/Pd.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
5. Pasal 36C ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/Pk.440/8 Tahun 2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan Dan Sapi Indukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia -
6. Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan Perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2014 masih dalam tahap RPP
7. Pasal 68E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Pasal 68A, Pasal 688, Pasal 68C, dan Pasal 68D diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner -