NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 0

-
Peraturan Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
2. Pasal 0

0
Keputusan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
3. Pasal 0

0
Peraturan Menteri Keuangan No. 223 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
4. Pasal 0

-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 136 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
5. Pasal 0

-
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
6. Pasal 0

-
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
7. Pasal 0

-
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
8. Pasal 0

-
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
9. Pasal 0

-
Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
10. Pasal 0

-
Peraturan Menteri Keuangan No. 47 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Pembayaran Reccurent Cost System Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
11. Pasal 0

-
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
12. Pasal 0

-
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil Tidak Terdapat Pasal yang Mengamanatkan
13. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf b

bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp.8.218.348.183.000,00 (delapan triliun dua ratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
Peraturan Menteri Keuangan No. 046/PMK.010 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional -
14. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf c

penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp65,019.488.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018 -
15. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf d

pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp503.387.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.010 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan DItanggung Pemerintah Atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara -
16. Pasal 4 ayat 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
17. Pasal 5 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
18. Pasal 8 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
19. Pasal 15 ayat 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
20. Pasal 15 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik -
21. Pasal 16 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
22. Pasal 18 ayat 1

-
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
23. Pasal 18 ayat 2

-
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
24. Pasal 18 ayat 3

-
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
25. Pasal 18 ayat 4

-
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
26. Pasal 20 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
27. Pasal 21 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 -
28. Pasal 30 ayat 3

Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 59 Tahun 2018 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018 -