NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat 2

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang
UU No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 1. UU No. 1/2005 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

2. UU No. 9/2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

3. UU No. 13/2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

4. UU No. 2/2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003

5. UU No. 14/2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006

6. UU No. 18/2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

7. UU No. 22/2006 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

8. UU No. 41/2007 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

9. UU No. 45/2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

10. UU No. 46/2007 tentang Pertanggunjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

11. UU No. 16/2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

12. UU No. 41/2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

13. UU No. 12/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

14. UU No. 18/2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

15. UU No. 8/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

16. UU No. 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

17. UU No. 8/2018 tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

18. UU No. 12/2018 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

19. UU No. 12/2019 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

20. UU No. 20/2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
-
2. Pasal 3 ayat 3

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 -
3. Pasal 11 ayat 1

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga -
4. Pasal 14 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA -
5. Pasal 16 ayat 1

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 -
6. Pasal 19 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2017 -
7. Pasal 26 ayat 3

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden
Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 -
8. Pasal 29

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. -
9. Pasal 32 ayat 2

Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN -