NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 2

Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik -
2. Pasal 6 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
3. Pasal 7 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
4. Pasal 8 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
5. Pasal 9 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
6. Pasal 10 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
7. Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
8. Pasal 18 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
9. Pasal 20 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
10. Pasal 21 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
11. Pasal 22 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin cabang KAP dan tidak berlakunya izin cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
12. Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan KAP sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
13. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
14. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
15. Pasal 28 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
16. Pasal 32 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
17. Pasal 33 ayat 5

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan status terdaftar OAI diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
18. Pasal 34 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama OAI diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
19. Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA, perjanjian kerja sama, persetujuan pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
20. Pasal 38 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
21. Pasal 41 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan -
22. Pasal 43 ayat 4

Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
23. Pasal 44 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik -
24. Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan unsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi Akuntan Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik -
25. Pasal 51 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
26. Pasal 52 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik -
27. Pasal 53 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik -