NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat 1a

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 533 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. -
2. Pasal 3 ayat 6

Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 534 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan PMK Nomor 15/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan,
Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan mengatur substansi Pasal 3 ayat (6) meskipun Pasal 3 ayat (6) tidak mengamanatkan Permen
3. Pasal 3 ayat 8

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 535 Tahun 2000 tentang Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan -
4. Pasal 4 ayat 5

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 536 Tahun 2000 tentang Kepmenkeu Nomor 536/KMK. 04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Ketentuan ini telah diubah dengan Kepmenkeu No. 82/KMK.03/2003 -
5. Pasal 7 ayat 2

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 537 Tahun 2000 tentang Wajib Pajak Tertentu yang dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang ditentukan -
6. Pasal 9 ayat 4

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 38 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Kepmenkeu No. 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 326/KMK.03/2003
7. Pasal 10 ayat 2

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 541 Tahun 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak -
8. Pasal 11 ayat 4

Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 188 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Permenkeu No.188/PMK.03/2007
tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak, mengatur substansi Pasal 11 ayat (2) meskipun Pasal 10 ayat (2) tidak mengamanatkan Permen
9. Pasal 17C ayat 2

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 544 Tahun 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penerimaan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak -
10. Pasal 17B ayat 1

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 519 Tahun 2000 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu -
11. Pasal 17C ayat 3

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Keputusan Menteri Keuangan No. 544 Tahun 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penerimaan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 235 Tahun 2003 -
12. Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 565 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan -
13. Pasal 27A ayat 3

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan bayar dan pemberian imbalan bunga diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 540 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak Perubahan:
Kepmenkeu No. 683 Tahun 2001, Permenkeu No. 40 Tahun 2005, Permenkeu No. 121 Tahun 2005
14. Pasal 28 ayat 12

Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 536 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan -
15. Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 545 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak -
16. Pasal 32 ayat 3 angka/huruf a

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 576 Tahun 2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan -
17. Pasal 36 ayat 2

Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 542 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak -
18. Pasal 37

Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan -