NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999 tentang TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DILUAR NEGERI 1. UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

2. UU No. 7/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan

4. UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral.
2. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
3. Pasal -

-
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999 tentang PP No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998, PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Dalam 3 PP tersebut tidak menyebutkan pasal amanat dari UU Perbankan
4. Pasal 12 ayat 2

Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 1993 tentang PP No. 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani 0
5. Pasal 16 ayat 3

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum 0
6. Pasal 18 ayat 4

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum 0
7. Pasal 19 ayat 2

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2016 tentang Bank Perkreditan Rakyat 0
8. Pasal 22 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum 0
9. Pasal 26 ayat 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang PP No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum 0
10. Pasal 33 ayat 2

Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia No. 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Bank Indonesia No. 2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank 0
11. Pasal 37A ayat 9

Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2001 tentang PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional 0
12. Pasal 37B ayat 4

Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 0