NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 2 ayat 5

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(4)ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-20/PJ Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak

3. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
-
2. Pasal 3 ayat 8

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) -
3. Pasal 3 ayat 1

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2009 tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT -
4. Pasal 3 ayat 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 9 Tahun 2009 tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT -
5. Pasal 11 ayat 4

Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak -
6. Pasal 18 ayat 2

Tata cara pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus -
7. Pasal 27 ayat 6

(1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (6). Susunan, kekuasaan dan acara badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak -
8. Pasal 28 ayat 9

Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, dan kegiatan usaha atau badan lain, setelah mendapat izin Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa Surat Pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan -
9. Pasal 28 ayat 12

Pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 4/PJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi -
10. Pasal 31

Tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan -