NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2002 tentang TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN 1. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

2. UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2000 tentang TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
3. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1996 tentang TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
4. Pasal 6 ayat 2

Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
5. Pasal 13 ayat 2

Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
6. Pasal 18 ayat 5

Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
7. Pasal 30 ayat 4

Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
8. Pasal 32 ayat 2

Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
9. Pasal 34 ayat 2

Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
10. Pasal 43 ayat 2

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
11. Pasal 48 ayat 2

Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
12. Pasal 50 ayat 3

Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
13. Pasal 64 ayat 3

Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal
14. Pasal 100 ayat 3

Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal -
15. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal -
16. Pasal 102 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal Diubah dengan PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pasar Modal