NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2006 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA 1. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah

6. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

7. UU No. 14/2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006

8. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

9. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

10. UU No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara

11. UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

12. UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

13. UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia

14. UU No. 8/2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

15. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2006 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI
3. Pasal -

-
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2006 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS KRAFT ACEH
4. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2006 tentang TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
5. Pasal 7 ayat 2

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2006 menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini selambat-lambatnya tanggal 30 November 2005.
Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006 ---
6. Pasal 8 ayat 1

Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat berupa: a. pergeseran anggaran belanja: (i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran; (ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau (iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan. b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan c. perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN; ditetapkan oleh Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Tahun 2006 ---
7. Pasal 8 ayat 2

Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu propinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Tahun 2006 Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun terdapat peraturan yang mengaturnya.
8. Pasal 8 ayat 2

Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu propinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
Peraturan Menteri Pertanian No. 441/Kpts/Ku.510/12 Tahun 2005 tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006 Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun terdapat peraturan yang mengaturnya.
9. Pasal 9 ayat 1

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Dana perimbangan; b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.02 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi Dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006 Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun terdapat peraturan yang mengaturnya.
10. Pasal 11 ayat 1

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Dana otonomi khusus; b. Dana penyesuaian.
Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.02 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi Dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006 Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun terdapat peraturan yang mengaturnya.
11. Pasal 18 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai eskalasi/penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum diatur.