NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat 2

Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita Pajak ditetapkanoleh Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK. 04 Tahun 2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak 1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

3. UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas

4. UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

5. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

6. UU No. 11/1995 tentang Cukai

7. UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

8. UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

9. UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian

10. UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

11. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

12. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
-
2. Pasal 10 ayat 9

Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksana Surat Paksa, kecuali ditempatkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 24/Pmk. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan dan Sekaligus telah diubah dengan Permenkeu Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk. 03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan dan Sekaligus
3. Pasal 10 ayat 9

Pasal 10 ayat (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksana Surat Paksa, kecuali ditempatkan lain olehMenteri atau Kepala Daerah. Pasal 14 ayat (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah. Pasal 15 ayat (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur denganPeraturan Pemerintah. Pasal 22 ayat (1) (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah. Pasal 24 Ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur denganPeraturan Pemerintah. Pasal 25 ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah. Pasal 36 Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan dan Sekaligus telah diubah dengan Permenkeu Nomor 85/Pmk. 03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk. 03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan dan Sekaligus
4. Pasal 14 ayat 3

Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA -
5. Pasal 14 ayat 3

Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa -
6. Pasal 15 ayat 3

Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA -
7. Pasal 15 ayat 3

Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa -
8. Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa -
9. Pasal 25 ayat 5

Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000 tentang PP No. 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa -
10. Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tentang PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa -