NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat 2

Objek Pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN 1. UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

2. UU No. 16/1985 tentang Rumah Susun

3. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
-
2. Pasal 3 ayat 2

Objek Pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 tentang PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT -
3. Pasal 3 ayat 2

Objek Pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1997 tentang PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN -
4. Pasal 3 ayat 2

Objek Pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1997 tentang PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT -
5. Pasal 7 ayat 2

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN -
6. Pasal 10 ayat 3

Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut denganKeputusan Menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.04 Tahun 2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 168/ PMK.03/2007 -
7. Pasal 14 ayat 3

Tata cara penagihan pajak diatur denganKeputusan Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 147/KMK.04 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajan sebagaimana telah diubah dengan KMK No.21/KMK.01/ 1999 -
8. Pasal 14 ayat 3

Tata cara penagihan pajak diatur denganKeputusan Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. No. 561/KMK.04 Tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa -
9. Pasal 20 ayat 2

Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganKeputusan Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04 Tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa -
10. Pasal 22 ayat 5

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur denganKeputusan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2005 tentang Permenkeu PMK No. 30/PMK.03/ 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaranb BPHTB -
11. Pasal 23 ayat 3

Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah -
12. Pasal 23 ayat 3

Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.07 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah -
13. Pasal 25 ayat 2

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997 tentang TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN -