NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

-
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang tentang Perburuan Satwa Buru -
2. Pasal 8 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Adanya Peraturan Pemeritah lain yang dijadikan untuk melengkapi Peraturan Pemerintah sebelumnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
3. Pasal 16 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Adanya Peraturan Pemeritah lain yang dijadikan untuk melengkapi Peraturan Pemerintah sebelumnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
4. Pasal 17 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemeritah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
5. Pasal 18 ayat 2

Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Pasal 20 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia
7. Pasal 22 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia
8. Pasal 23 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia
9. Pasal 25 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia
10. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam -
11. Pasal 31

Pasal 31 (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM Pasal ini tidak mengamanatkan adanya peraturan pelaksana
12. Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM Pasal ini tidak mengamanatkan adanya peraturan pelaksana
13. Pasal 34 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
14. Pasal 35

Pasal 35 Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
15. Pasal 36 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar -
16. Pasal 37 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
17. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan