NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 2A ayat 3

Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana di-maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2008 tentang PP No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea ke Luar Terha-dap Barang Ekspor. ---
2. Pasal 3 ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No.139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor ---
3. Pasal 4A ayat 3

Ketentuan mengenai pengawasan pengang-kutan barang tertentu sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2009 tentang PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean. ---
4. Pasal 5A ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean ---
5. Pasal 6A ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.04/ Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia
Nomor 219/PMK.04/2019 Mencabut Permen Keuangan No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan
Diakses pada Senin, 27 April 2020
6. Pasal 7A ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut ---
7. Pasal 8A ayat 4

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2020 tentang Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
8. Pasal 8B ayat 3

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.04/ Tahun 2008 tentang Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri ---
9. Pasal 8C ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. Per-5/BC/ Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu Pasal ini mengamanatkan Peraturan Menteri Keuangan, tapi yang diterbitkan Peraturan Dirjen Bea Cukai

Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di https://pajak.go.id/id/regulasi-page , https://jdih.kemenkeu.go.id/ , https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2020
10. Pasal 9A ayat 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut ---
11. Pasal 10A ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor Penambahan perlak
Permenkeu No. 216/PMK.04/2019 Tentang Angkut Terus Atau Angkut Lanjut
Diakses pada Senin, 20 April 2020

Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2020 tentang Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
12. Pasal 10A ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.04/ Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya ---
13. Pasal 10A ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor ---
14. Pasal 10A ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.04/ Tahun 2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2020 tentang Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
15. Pasal 10A ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai ---
16. Pasal 10B ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai Penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019 Tentang Impor Ekspor Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
17. Pasal 10B ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/ Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman ---
18. Pasal 10B ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) ---
19. Pasal 10C ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai ---
20. Pasal 10C ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor ---
21. Pasal 10D ayat 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Impor Sementara Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 Tentang Impor Sementara
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
22. Pasal 10 ayat 1

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Diakses pada 20 April 2020
23. Pasal 11A ayat 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.04/ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean ---
24. Pasal 11A ayat 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.04/ Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya Penambahan perlak

Permenkeu No. 216/PMK.04/2019 Tentang Angkut Terus Atau Angkut Lanjut
Diakses pada Senin, 20 April 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019 Tentang Impor Ekspor Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
25. Pasal 11A ayat 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/ Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor Perubahan perlak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor
Diakses pada Senin, 20 April 2020
26. Pasal 11A ayat 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/ Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di Bidang Ekspor ---
27. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.04/ Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional ---
28. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/ Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang ---
29. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/ Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area ---
30. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/ Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-AFTA) ---
31. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.011/ Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-AFTA) ---
32. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.011/ Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi ---
33. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.011/ Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi ---
34. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/ Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Asean Integration System of Refrerences (AISP) Untuk Negara-Negara Anggota Baru ASEAN (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) ---
35. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/ Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Sarana Pengangkut,Pelintas Batas,dan Barang Kiriman ---
36. Pasal 14 ayat 2

Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/ Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor ---
37. Pasal 15 ayat 7

Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04/ Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permhonan dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai Terhadap Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice) penambahan perlak:
Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
38. Pasal 15 ayat 7

Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/ Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk ---
39. Pasal 16 ayat 6

Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.011/ Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor ---
40. Pasal 16 ayat 6

Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.04/ Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Keuangan No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai ---
41. Pasal 23D ayat 1

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. ---
42. Pasal 23D ayat 1

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ---
43. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ---
44. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010/ Tahun 2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina ---
45. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.010/ Tahun 2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ---
46. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 12.PMK.010/ Tahun 2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya ---
47. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.011/ Tahun 2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit ---
48. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.011/ Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tepung Gandum ---
49. Pasal 23D ayat 2

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.011/ Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang yang Berbentuk Kotak atau Matras atau Silinder yang Terbuat Dari Kawat Besi atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 mm, yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 mm, yang Disepuh atau Dilapisi Dengan Seng atau Plastik/PVC ---
50. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Serta Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia ---
51. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia ---
52. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.04/ Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara ---
53. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya ---
54. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 140/KMK.05/ Tahun 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh ---
55. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.04/ Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia ---
56. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan ---
57. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.011/ Tahun 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan ---
58. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 642/KMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam itu Yang Terbuka Untuk Umum Penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019 Tentang Impor Ekspor Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
59. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.05/ Tahun 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peti atau Kemasan Lain Yang Berisi Jenazah atau Abu Jenazah ---
60. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04/ Tahun 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan ---
61. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/ Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,Pelintas Batas,dan Barang Kiriman ---
62. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-obatan yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah yang Diperuntukkan Bagi Kepentingan Masyarakat ---
63. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 106.PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor ---
64. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 141/KMK.05/ Tahun 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka Untuk Umum ---
65. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 373/KMK.04/ Tahun 2004 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan ---
66. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 142/KMK.05/ Tahun 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya ---
67. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 145/KMK.05/ Tahun 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Terapi Manusia, Pengelompokan Darah, dan Bahan Penjenisan Jaringan ---
68. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.011/ Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal ---
69. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan ---
70. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/ Tahun 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.04/2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
Mencabut
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu, Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi

diakses pada Selasa, 28 April 2020
71. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.011/ Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kepmen Keuangan 580/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya ---
72. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/ Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum ---
73. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan ---
74. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin ---
75. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, atau Penyusutan Volume atau Berat ---
76. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.011/ Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Darerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum ---
77. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional ---
78. Pasal 26 ayat 3

Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.011/ Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Permen Keuangan No. 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor ---
79. Pasal 26 ayat 1 angka/huruf b dan k

Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industry k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.04 Tahun 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor Penambahan Perlak (Pasal 26 ayat (1))

Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, DIrakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

Diakses pada Selasa, 28 April 2020
80. Pasal 27 ayat 2

Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.04/ Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga ---
81. Pasal 30 ayat 4

Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 227/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk ---
82. Pasal 32 ayat 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara ---
83. Pasal 34 ayat 4

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Diakses pada Senin, 20 April 2020
84. Pasal 36 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04/ Tahun 2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik ---
85. Pasal 36 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/ Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Jasa Pengangkutan Barang Tertentu ---
86. Pasal 37 ayat 3

Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda ---
87. Pasal 37A ayat 4

Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda ---
88. Pasal 44 ayat 2

) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang PP No. 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat. ---
89. Pasal 44 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat ---
90. Pasal 51 ayat 4

Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.04/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai ---
91. Pasal 53 ayat 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.04/ Tahun 2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan ---
92. Pasal 64A ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ---
93. Pasal 75 ayat 2

(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1996 tentang PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ---
94. Pasal 82A ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor Atau Barang Ekspor penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2020 tentang Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
95. Pasal 85A ayat 3

Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.04/ Tahun 2018 tentang Perekaman, Pencegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ---
96. Pasal 86 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.04/ Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai penambahan perlak
Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04/2020 tentang Perlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor Dalam Bentuk Curah Dan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dalam Bentuk Curah
Diakses pada Selasa, 28 April 2020
97. Pasal 92A ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.04/ Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan dan/atau Bukan Karena Kesalahan Orang ---
98. Pasal 93 ayat 6

Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai ---
99. Pasal 93A ayat 8

Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai ---
100. Pasal 94 ayat 6

Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04/ Tahun 2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai ---
101. Pasal 113A ayat 3

Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.04/ Tahun 2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ---
102. Pasal 113A ayat 4

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. P-08/BC/ Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pasal ini mengamanatkan Permen, namun yang ditetapkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
103. Pasal 113C ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. PER-44/BC/ Tahun 2017 tentang Tata Laksana Investigasi Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pasal ini mengamanatkan Permen, namun yang ditetapkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
104. Pasal 113D ayat 4

Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/ Tahun 2016 tentang Perubahan Permen Keuangan No.243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi ---
105. Pasal 115A ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ---
106. Pasal 115B ayat 2

Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.01/ Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ---