NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 2

Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 431 Tahun 1984 tentang Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dicantumkan dan/atau Dilampirkan Pada Surat Pemberitahuan Massa 1. UU No. 12/1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

2. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
KMK Nomor 431/KMK.04/1984 tentang Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dicantumkan dan/atau Dilampirkan Pada Surat Pemberitahuan Massa.
2. Pasal 10 ayat 2

Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 948 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak KMK Nomor 948/KMK.04/1983 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
3. Pasal 18 ayat 2

Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 608 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang mengeluarkan Surat Paksa KMK
Nomor: 608/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang mengeluarkan Surat Paksa
4. Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 431 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan KMK Nomor 431/KMK.04/1984 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
5. Pasal 28 ayat 5

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 444 Tahun 1989 tentang Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembukuan Wajib Pajak KMK Nomor 444/KMK.04/1989 tentang Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembukuan Wajib Pajak
6. Pasal 36 ayat 2

Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 898 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak KMK Nomor 898/KMK.04/1993 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
7. Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan -