NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat - huruf b

Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: b. pejabat-pejabat perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 955 Tahun 1983 tentang KMK Nomor 955/KMK.04/1983 tentang Penentuan Organisasi-Organisasi Internasional yang Pejabat-Pejabat Perwakilannya Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak dari Pajak Penghasilan 1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. selain itu, pasal ini juga dilaksanakan melalui peraturan pelaksana:
1. KMK Nomor 335/KMK.04/1987
2. KMK Nomor 392/KMK.04/1990
3. KMK Nomor 830/KMK.01/1990
2. Pasal 4 ayat (2)

Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia -
3. Pasal 9 ayat 1 angka/huruf d

Pemberian kenikmatan perjalanan cuti, kenikmatan rekreasi, dan kenikmatan lainnya yang diperuntukkan bagi keperluan pegawai dari Wajib Pajak, termasuk kenikmatan pemakaian kendaraan bermotor perusahaan dan kenikmatan perumahan, kecuali perumahan di daerah terpencil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 -
4. Pasal 9 ayat 1 angka/huruf b

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 -
5. Pasal 17 ayat 2

Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka -
6. Pasal 18 ayat 1

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang ini.
Keputusan Menteri Keuangan No. 1002 Tahun 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang Dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan Selain itu, pasal ini juga dilaksanakan melalui KMK Nomor 254/KMK.01/1985
7. Pasal 23 ayat 3

Bunga dan dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 -
8. Pasal 25 ayat 3

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tertentu untuk setiap masa pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan. -
9. Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan. -
10. Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 -