NO JUDUL UNDANG-UNDANG TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN), TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) STATUS KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Disahkan pada tanggal 15 September 2009, LN No. 130, TLN No.5049 Diubah:
Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014

Diubah:
Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011

Mencabut:
UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut:
UU NO. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dicabut:
Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengamanatkan:
6 Peraturan Pemerintah (6 Pasal), 2 Peraturan Presiden (2 Pasal), 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (1 Pasal), 4 Peraturan Menteri Keuangan (4 Pasal), 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri (1 Pasal), 2 Peraturan Daerah (2 Pasal), 17 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (17 Pasal), 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (6 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Palu (1 Pasal), 3 Peraturan Daerah Kota Batu (3 Pasal), 2 Peraturan Daerah Kota Bandung (2 Pasal), 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana (2 Pasal), 1 Peraturan Walikota Surakarta (1 Pasal), 2 Peraturan Daerah Kota Parepare (2 Pasal), 3 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (3 Pasal), 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur (1 Pasal), 1 Peraturan Walikota MAlang (1 Pasal), 2 Peraturan Daerah Kota Malang (2 Pasal), 1 Peraturan Walikota Denpasar (1 Pasal), 1 Peraturan Bupati Bulungan (1 Pasal), 2 Peraturan Bupati Blitar (2 Pasal), 1 Peraturan Gubernur Bengkulu (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Denpasar (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung (1 Pasal), 1 Peraturan Walikota Surabaya (1 Pasal), 1 Peraturan Bupati Tulungagung (1 Pasal), 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan (1 Pasal)

Telah ditetapkan:
3 Peraturan Pemerintah (6 Pasal), 2 Peraturan Presiden (2 Pasal), 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (1 Pasal), 4 Peraturan Menteri Keuangan (4 Pasal), 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah (1 Pasal), 4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (4 Pasal), 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (4 Pasal), 3 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (9 Pasal), 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (6 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Palu (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Batu (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Batu (2 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Bandung (2 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana (2 Pasal), 1 Peraturan Walikota Surakarta (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Parepare (2 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (3 Pasal), 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur (1 Pasal), 1 Peraturan Walikota MAlang (1 Pasal), 2 Peraturan Daerah Kota Malang (2 Pasal), 1 Peraturan Walikota Denpasar (1 Pasal), 1 Peraturan Bupati Bulungan (1 Pasal), 1 Peraturan Bupati Blitar (2 Pasal), 1 Peraturan Gubernur Bengkulu (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kota Denpasar (1 Pasal), 1 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung (1 Pasal), 1 Peraturan Walikota Surabaya (1 Pasal), 1 Peraturan Bupati Tulungagung (1 Pasal), 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan (1 Pasal)

Belum ditetapkan:
0 Peraturan Pemerintah (0 Pasal), 0 Peraturan Presiden (0 Pasal), 0 Peraturan Menteri Dalam Negeri (0 Pasal), 0 Peraturan Menteri Keuangan (0 Pasal), 0 Instruksi Menteri Dalam Negeri (0 Pasal), 1 Peraturan Daerah (1 Pasal), 0 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (0 Pasal), 0 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kota Palu (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kota Batu (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kota Bandung (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana (0 Pasal), 0 Peraturan Walikota Surakarta (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kota Parepare (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (0 Pasal), 0 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur (0 Pasal), 0 Peraturan Walikota MAlang (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kota Malang (0 Pasal), 0 Peraturan Walikota Denpasar (0 Pasal), 0 Peraturan Bupati Bulungan (0 Pasal), 0 Peraturan Bupati Blitar (0 Pasal), 0 Peraturan Gubernur Bengkulu (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kota Denpasar (0 Pasal), 0 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung (0 Pasal), 0 Peraturan Walikota Surabaya (0 Pasal), 0 Peraturan Bupati Tulungagung (0 Pasal), 0 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan (0 Pasal)

Peraturan Lain ditetapkan:
-