Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
H. HASNURYADI SULAIMAN, M.AB.
No.Anggota
336
Fraksi
Fraksi Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan
KALIMANTAN SELATAN II
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Seluruh Fraksi DPR Setuju Pertanggungjawaban APBN 2014

03 Juli 2015 / RAPAT PARIPURNA

MESKIPUN, disertai sejumlah catatan, seluruh fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Demikian rangkuman Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Rabu (1/07/15). Secara umum, sepuluh fraksi mengkritisi terkait asumsi makro, pendapatan dan belanja negara, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya Daniel Lumban Tobing meminta agar APBN 2014 harus dikelola secara efisien, ekonomis dan transparan. Temuan BPK dalam audit LKPP 2014 menunjukkan bahwa APBN 2014 belum dikelola secara ekonomis. Namun di satu sisi, FPDI-Perjuangan  mengapresiasi Pemerintah karena berdasarkan hasil reviu APBN 2014, Pemerintah telah mememnuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar yang diwakili Zulfadhli membacakan pandangan fraksi pohon beringin meminta keseriusan dari Pemerintah untuk melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan negara, dan memprioritaskan penuntasan temuan BPK yang masih berulang dari tahun ke tahun.

Bambang Haryo Soekartono sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra menilai kualitas kebijakan fiskal pemerintah yang dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan ekspor pada 2014 semakin memburuk. “Utang swasta dan utang public jumlahnya sudah menggunung. Pertumbuhan utang swasta yang terus meningkat, memberi sinyal negatif karena dibayangi ancaman default jika rupiah terus merosot ke titik terburuknya,” jelas Bambang.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Marwan Cik Asan meminta kepada Pemerintah untuk terus memantapkan proses perencanaan anggaran yang jelas dan terukur. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK pada LKPP 2014, FPD meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK itu.

Juru bicara Fraksi PAN, Taufan Tiro, dalam pandangan fraksinya meminta Pemerintah untuk membuat skala prioritas serta klasifikasi masalah yang harus ditangani secepatnya, berdasarkan hasil temuan BPK. Penting pula melakukan skala prioritas penanganan Kementerian atau Lembaga yang tidak mengalami perkembangan opini laporan dari BPK. “Perlu ketegasan Pemerintah dalam memberlakukan sistem rewards and punishment bagi K/L yang mendapat opini Disclaimer dalam RAPBN 2016 mendatang,”  kata Taufan.

Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai juru bicara Fraksi PKB menilai Pemerintah belum optimal dalam melakukan perbaikan LKPP 2014, karena masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. FPKB mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dalam mengatasi temuan pemeriksaan BPK, dan menindaklanjuti saran BPK terhadap LKPP 2014.

Pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Abdul Kharis Almasyhari memandang kualitas akuntabilitas keuangan negara mengalami penurunan. FPKS mendesak Pemerintah untuk terus meningkatakn penyajian LKKL yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Pandangan Fraksi PPP yang dibacakan Irna Narulita meminta kepada K/L yang hanya dapat merealisasikan Belanja Barang dan Modal kurang dari 85 persen agar dilaporkan kepada Badan Anggaran dan Komisi DPR terkait.

Donny Imam Priambodo mewakil Fraksi Partai Nasdem meminta Pemerintah agar cermat dalam penghitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan faktor yang mempengaruhi faktor penghitungannya. F-Nasdem menghargai usaha perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan Pemerintah.

Menutup seluruh pandangan fraksi, Fraksi Partai Hanura yang diwakili Ferry Kase meminta Pemerintah untuk membuat aturan atau payung hukum yang kuat, yang ditetapkan melalui suatu peraturan maupun regulasi terhadap beberapa pelanggaran yang terjadi, sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi berulang-ulang. (diq/jun)

TOTAL KOMENTAR (0)