Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
DR. SAIFUL BAHRI RURAY, SH, MSi
No.Anggota
321
Fraksi
Fraksi Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan
MALUKU UTARA
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

04 Februari 2015 / Komisi VII

Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta secara tegas kepada kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Audit Lingkungan terhadap pengoperasian sejumlah perusahan tambang di Indonesia, salah satunya adalah PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM)yang beroperasi di Propinsi Maluku Utara, kabupaten Halmahera Utara. Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan  dalam Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 4 Februari 2015.

Menurut DR. Saiful Bahri Ruray SH, MSi, anggota Komisi VII DPR RI dapil Maluku Utara menjelaskan bahwa, praktek korporasi pertambangan selama ini telah menyisahkan berbagai masalah terutama masalah lingkungan, tergangunya sistem ekologi memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dalam rapat tersebut Saiful menyampaikan bahwa operasi perusahan yang ada di wilayah Maluku Utara, menghadirkan sejumlah masalah yang kini menjadi persoalan serius bagi masyarakat Maluku Utara seperti PT. Antam yang gagal melakukan pemulian pasca operasi produksi di Halmahera Timur, PT. Weda Bay Nikel di Halmahera tengah. Dan begitu juga dengan PT. NHM, yang kini menjadi soroton media atas aksi pemblokiran yang terjadi beberapa hari kemarin., makanya sambung Saiful, Kami meminta kemintrian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk melakukan Audit Lingkungan atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahan selama ini, karena bagi Saiful dengan kondisi seperti ini Negara harus hadir melakukan due diligence sebagai tanggung jawab Negara terhadap lingkungan dan masyarakat, karena itu menjadi amanat UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal senada juga di sampaikan oleh Anggota DPR RI dapil Papua Tony Wijaya, yang juga mengharapkan kementrian melakukan Audit lingkungan terhadap PT. Freeport.

DR. Saiful juga menjelaskan bahwa, Maluku Utara adalah daerah kepulauan, dengan jumlah pulau 1. 474, dan kini memiliki Izin pertambangan sebanyak 344 izin, maka pemerintah sebetulnya harus melakukan pengkajian tentang izin WP, sehingga tidak asal asalan menetapkan Wilayah Pertambangan (WP). Dalam kesempatan tersebut juga Saiful berharap kementrain LH dan Kehutanan bisa berkoordinasi dengan kementrian terkait, untuk bisa menjaga eksistensi dan keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Adat.#kabarSBR 

 

   

TOTAL KOMENTAR (0)