Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
H. AGUS SULISTIYONO, S.E, MT
No.Anggota
61
Fraksi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Daerah Pemilihan
D.I. YOGYAKARTA
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Wacana SKK Migas Jadi BUMN Khusus Belum Sampai ke Badan Legislasi

08 Juni 2016 / Parlemen

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berencana menjadikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN khusus. Wacana ini pun masih terus dibahas dalam revisi Undang-Undang Migas di parlemen.

 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan, pembahasan revisi UU Migas tersebut masih belum sampai hingga ke meja Badan Legislasi DPR RI. Menurut dia, revisi UU Migas tersebut pun harus terus didiskusikan antara dua belah pihak, yakni DPR dengan Kementerian ESDM.

 

"Di dalam pembuatan Undang-Undang ada dua belah pihak yakni DPR dan pemerintah. Pembahasan revisi UU Migas, (SKK Migas) menjadi BUMN khusus belum sampai ke Badan Legislasi," ujarnya kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (8/6/2016).

 

Dia menegaskan, wacana keinginan pemerintah untuk menjadikan SKK Migas sebuah BUMN khusus yang berkembang saat ini di masyarakat, sebaiknya diabaikan saja. Sebab, wacana yang terus berkembang tersebut belum tentu akan terjadi.

 

"Kalau ada wacana dari pemerintah yang berkembang di masyarakat ya biarkan saja. Kalau ada wacana dari DPR juga ya biarkan saja," jelasnya.

 

"Cuma kan orang-orang saat ini tidak sabar, seakan-akan wacana yang muncul ke permukaan itu yang akan terjadi. Padahal kan tidak juga," pungkasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Agus Sulistiyono mengatakan, pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang ingin menjadikan SKK Migas sebagai BUMN khusus dipandangnya sah-sah saja. Akan tetapi, tidak bisa memaksakan kehendak diri sendiri.

 

"Tidak bisa memaksakan kehendak sendiri, tapi pandangan DPR itu apa yang sampaikan Sudirman Said sah-sah saja, tetapi lihat di pembahasan nanti dengan DPR," ujarnya saat dihubungi Okezone.

 

Menurutnya, menjadikan SKK Migas sebagai BUMN khusus merupakan keinginan yang lebih dulu harus dilalui antara pemerintah dengan DPR. Jika pada akhirnya DPR tidak sepakat, maka DPR pun tidak akan mungkin menerbitkan UU yang menyatakan SKK Migas sebagai BUMN khusus.

 

"Itu kan keinginan antara pemerintah dengan DPR. Kalau tidak sepakat, kita tidak bisa memunculkan SKK Migas," jelasnya.

 

(dni)

 

Sumber: okezone.com

TOTAL KOMENTAR (0)