Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
H. AGUS SULISTIYONO, S.E, MT
No.Anggota
61
Fraksi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Daerah Pemilihan
D.I. YOGYAKARTA
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Rugikan Pesantren, PKB DIY Tolak Full Day School

10 Agustus 2017 / Dapil

YOGYA, KRJOGJA.com - Gelombang penolakan pemberlakuan full day school kembali bermunculan. Kali ini DPW PKB DIY menyatakan sikapnya menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomer 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang memberlakukan full day school.‎ 

 

Partai berlambang bintang sembilan itu menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistiyono kepada wartawan Rabu (8/7/2017) mengungkap banyak kalangan praktisi atau pegiat pendidikan madrasah dan pondok pesantren resah dengan kebijakan Permendikbud Nomer 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. 

 

"Kebijakan ini terbukti dengan nyata menimbulkan masalah dan keresahan di masyarakat, bahkan merambah pada Ormas-ormas di Indonesia, sehingga menimbulkan gelombang protes yang dilakukan. Kita lihat banyak protes bermunculan di banyak kota seperti di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan juga DIY," ungkapnya. 

 

Agus menilai, Permendikbud No 23 Tahun 2017 ini adalah langkah mundur dalam sistem pendidikan Indonesia jika melihat karakteristik sekolah. "Ada kurang lebih dari 76 ribu madrasah yang dirugikan jika kebijakan ini diterapkan, padahal pesantren merupakan institusi yang telah berabad-abad mewarnai sistem pendidikan di Indonesia, pesantren telah banyak melahirkan figur dan tokoh penting dalam perkembangan bangsa, jangan lupa," imbuh pria yang juga anggota DPR RI ini. 

 

Di sisi lain, DPW PKB di DIY juga telah lakukan kajian mendalam serta pemantauan intensif di lapangan di mana banyak yang menunjukkan mayoritas sekolah belum siap menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau delapan jam pelajaran. "Fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah dengan 8 jam belajar (full day school) ternyata banyak yang belum ada, karena itu saya instruksikan DPC PKB se-DIY serta anggota Fraksi PKB di DPRD DIY maupun di DPRD Kabupaten se- DIY untuk menolak kebijakan itu," pungkasnya. (Fxh)

 

Sumber: krjogja.com

TOTAL KOMENTAR (0)