Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
H. AGUS SULISTIYONO, S.E, MT
No.Anggota
61
Fraksi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Daerah Pemilihan
D.I. YOGYAKARTA
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Anggota DPR RI Komisi VII, Agus Sulistiyono, Meminta Dirjen Minerba Kementrian ESDM Mencabut Izin PT JMI

29 Juni 2018 / Kunjungan Kerja

YOGYAKARTA, CAKRAWALA.CO – Anggota DPR RI, Komisi VII H. Agus Sulistiyono, SE. MT meminta agar Dirjen Minerba Kantor Kementrian ESDM segera mencabut izin operasional PT. Jogja Magaza Iron ( JMI ) karena sejak dikeluarkannya izin tiga tahun lalu hingga sekarang peusahaan yang rencananya menambang pasir besi tersebut tidak segera beroperasi.

 

Bahkan selama tiga tahun berjalan tidak ada progres apapun sesuai dengan RKAB yang telah disepakati. “ Kami minta Kementrian ESDM mencabut izin operasional PT JMI, karena tidak ada realisasi dan tidak ada progres sejak dikeluarkannya izin tiga tahun lalu,” papar Agus Sulistiyono.

 

Diketahui PT. JMI yang konon disponsori oleh sebuah investor besar asal Australia, itu ternyata bohong belaka. Sejak diterbitkannya izin operasional, yang semestinya ada aktivitas seperti pembangunan pabrik, atau penambangan, namun di lokasi yang telah dibebaskan justru mangkrak tidak ada aktivitas apapun.

 

“ini kan aneh, saya kira tidak perlu dievaluasi, evaluasinya ya ditutup dicabut izinnya,” ujar Agus Sulistiyono, saat melakukan monitoring dan evaluasi pertambnagan bersama Dirjen Minerba Kementrian ESDM dan Direktur Penindakan kementrian ESDM di Yogyakarta, Jumat (29/6/2018).

 

“Saya sudah sampaikan langsung kepada Dirjen Minerba, Pak Gatot Bambang, dan Direktur Penindakan Pak Bambang Susigit, gak perlu lagi ada perpanjangan atau evaluasi karena konkrit di lapangan gak ada apa-apa, bangunan aja mau roboh, sepertinya PT JMI sudah tidak mungkin melanjutkan proyek ini,” tegasnya.

 

Agus Sulistiyono juga meminta agar lahan seluas 160 hektar di kawasan pesisir Pantai Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, dikembalikan kepada warga untuk dimanfaatkan sebagai lahanm pertanian.

 

“Ini akan lebih manfaat, daripada tidak jelas penggunaannya. Kan PT. JMI sudah dua kali mendapat teguran dari Kementrian ESDM, dan akhir tahun ini seharusnya sudah beroperasi. Tetapi melihat kondisi lapangan seperti itu, ya tidak mungkin beroperasi,” lanjut Agus.

 

Maka agar efektif dan manfaat bagi masyarakat di Kulonprogo, cabut izinnya, kembalikan lahan seluas 160 hektar kepada masyarakat sekitar dan umumkan kepada publik bahwa PT. JMI sudah tidak memiliki aset apapun di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Kulonprogo, sehingga masyarakat yang berencana melakukan budidaya di sepanjang wilayah itu jelas dasar hukumnya.

 

Karena ada masukan dari masyarakat, kata Agus Sulistiyono, warga di kawasan Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan galur, Kulonprogo, yang kini tengah mengembangkan pariwisata di kawasan itu untuk penyambungan istalasi listrik saja diharuskan mendapatkan rekomendasi atau izin dari PT JMI. “ Ini kan aneh sekali. Masak sampai sebegitu menguasai seluruh akses sehingga banyak kegiatan masyarakat terhambat karena dianggap seluruh kawasan pantai selatan adalah wilayah izin penambangan PT JMI, ini tidak boleh terjadi,” kata Agus Sulistiyono kepada Dirjen Minerba Kementrian ESDM, Bambang Gatot, di sela-sela pertemuan evaluasi pertambangan di sebuah hotel di Yogyakarta.

 

Dirjen Minerba, Kementrian ESDM, Bambang Gatot, menyatakan, akan segera menindaklanjuti masalah ini dan akan meminta laporan lengkap dari tim monitoring terhadap seluruh investor pertambangan yang mengajukan izin di wilayah DIY. (gondo)

Sumber: cakrawala.co

TOTAL KOMENTAR (0)