Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
H. AGUS SULISTIYONO, S.E, MT
No.Anggota
61
Fraksi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Daerah Pemilihan
D.I. YOGYAKARTA
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

AS Masih Pertahankan Energi Fosil

02 Nopember 2015 / Kunjungan Kerja

Kebijakan energi Amerika Serikat (AS) ternyata masih mempertahankan energi fosil sebagai sumber energi utamanya. Ini terlihat dari kebijakan Komisi Energi Kongres Amerika Serikat yang dikuasi Partai Republik yang cenderung mengedepankan energi fosil.

 

Kongres AS kerap mengkritisi kebijakan Presiden Barrack Obama yang selalu mempromosikan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam rilisnya yang diterima Parlementaria akhir Oktober lalu, usai memimpin delegasi kunjungan kerja ke AS.

 

“Mereka (kongres) mengkritisi Presiden Obama, dan menganggap EBT hanya cocok di saat harga minyak dan gas bumi dunia tinggi,” tutur Satya, seraya menambahkan, agenda DPR ini tak terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo yang juga melakukan lawatan ke Amerika Serikat,” ungkap Satya.

 

Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral telah bertemu dengan Komisi Energi (The Energy and Power Sub Committee) Kongres Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC tersebut banyak dibahas tentang kondisi energi kedua negara dan dunia.

 

Saat ini harga minyak dunia begitu rendah. Harga minyak dunia sempat berada pada US$43 per barel. Harga minyak diperkirakan akan terus turun hingga US$40 per barel, seiring dengan perkiraan bahwa pasokan minyak AS akan kembali naik. Cuaca musim gugur ringan yang melanda sebagian besar AS, ditambah dengan produksi minyak dan gas bumi berlimpah, telah menambah kelebihan pasokan, dengan stok berada di dekat tertinggi sepanjang masa.

 

“Kami banyak menggali tentang kebijakan menyangkut ketahanan energi mereka. Ini pertemuan parlemen yang bergengsi bahwa Komisi VII DPR ditemui beberapa anggota kongres yang membidangi komisi yang sama,” katanya.

 

Anggota Kongres yang menemui Komisi VII DPR adalah Ed Whitfield, Chairman  (Republican, Kentucky), Pete Olson, Vice-Chairman (Republican, Texas), Gregg Harper (Republican, Mississippi) H. Morgan Griffith (Republican, Virginia), Bill Johnson (Republican, Ohio), Bill Flores (Republican, Texas), dan Joe Linus Barton (Republican, Texas), serta Elliot Angel (Democrat, New York).

 

Selain Satya, anggota Komisi VII yang hadir adalah Mercy Chriesty Barends dan Dony Maryadi Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Nasdem), Iskan Qolba Lubis (Fraksi PKS), Totok Daryanto dan Andriyanto Johan Syah (Fraksi PAN), Agus Sulistyono (Fraksi PKB), Ramson Siagian (Fraksi Gerindra), Mohammad Suryo Alam (Fraksi PartaiGolkar), dan Achmad Farial (Fraksi PPP).

 

Dalam pertemuan dengan Komisi Energi Kongres AS tersebut, juga digali kemungkinan adanya kebijakan Amerika Serikat untuk mempertahankan produksi gas. “Seperti diketahui, penemuan shale gas membuat AS kelebihan produksi gas. Dari importir mereka menjadi Eksportir. Kebijakan mereka akan mempengaruhi harga gas dunia begitu mereka melakukan ekspor shale gasnya dalam bentuk LNG,” tutur Satya.

 

Jika AS mempertahankan produksi gas mereka, maka Asia Pacifik akan dipenuhi dengan gas berharga murah. Apalai produsen gas di Timur Tengah juga tak mau menurunkan produksinya. “ Bisa jadi Indonesia akan kesulitan mengekspor gasnya dalam harga tinggi tutur Satya. Maka kebijakan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri sangat tepat. Hal inilah yang ingin digali pula oleh Komisi VII DPR.

 

Pada kesempatan tersebut, Komisi Energi Kongres Amerika Serikat mengapresiasi kerja Komisi VII DPR yang mampu mengkritisi pihak eksekutif agar menelorkan kebijakan energi yang lebih berpihak pada rakyat. Komisi VII DPR sempat berdiskusi dengan para pejabat Departemen Energi, Departemen Luar Negeri direktorat energi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), dan Natural Resources Governance Institute. (mh) Foto:doc/Parle/tt

Sumber: dpr.go.id

TOTAL KOMENTAR (0)