Beranda / Profil
PROFIL UU
Pemilihan Aggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Nomor
7
Tahun
1953

Pemilihan Aggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Nomor
: 7
Tanggal Disahkan
: 04 April 1953
Tanggal Diundangkan
: 07 April 1953
LN
: 29
TLN
: -
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - ANGGOTA KONSTITUANTE – PEMILIHAN

    1953

    UU NO. 7, LN 1953/NO. 79, TLN NO. -, LL SETNEG : 64 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

    - Untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu,diadakan peraturan undang-undang; sehubungan dengan hal tersenuy perlu ditentukan dengan Undang-undang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Konstituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam Pasal 61 Undang-Undang Dasar Sementara.
    - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal-pasal 35, 56, 57, 58, 61, 135, 136 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementara.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Hak Pilih; Daftar Pemilih; Daerah-Pemilihan dan Daerah-Pemungutan Suara; Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan; Jumlah Penduduk Warganegara Indonesia, Penetapan Jumlah Anggota untuk Seluruh Indonesia dan Untuk masing-masing Daerah Pemilihan; Pencalonan; Daftar-Calon; Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; Penetapan Hasil Pemilihan; Pengumuman Hasil Pemilihan dan Pemberitahuan kepada Terpilih; Penggantian; Permulaan Keanggotaan; Jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan; Berhentinya Keanggotaan; dan Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 30 Maret 1953.
    - Aturan-aturan selanjutnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 139 Pasal.
    - Penjelasan - hlm.



    -
Bidang
  • Komisi II
Status
  • Diubah UU - UU No. 2/1956
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 110
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 47/1954
    Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante Oleh Anggota Angkatan Perang Dan Pernyataan Non Aktip/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang
    2.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
    3.
    Pasal 135
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    4.
    Pasal 136
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    5.
    Pasal 14
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    6.
    Pasal 27
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 39/1953
    Cara Mengangkat Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara
    7.
    Pasal 3
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
    8.
    Pasal 30
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    9.
    Pasal 41
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
    10.
    Pasal 50
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    11.
    Pasal 54
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    12.
    Pasal 55
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    13.
    Pasal 58
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    14.
    Pasal 59
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    15.
    Pasal 6
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.
    16.
    Pasal 63
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    17.
    Pasal 65
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    18.
    Pasal 67
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    19.
    Pasal 70
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    20.
    Pasal 71
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    21.
    Pasal 75
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    22.
    Pasal 77
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    23.
    Pasal 80
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    24.
    Pasal 87
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    25.
    Pasal 9
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
    26.
    Pasal 93
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1954
    Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum