Beranda / Profil
PROFIL UU
Pelayaran
Nomor
17
Tahun
2008
Pelayaran
Nomor
: 17
Tanggal Disahkan
: 07 Mei 2008
Tanggal Diundangkan
: 07 Mei 2008
LN
: 64
TLN
: 4849
Abstrak
- PELAYARAN
2008
UU NO. 17, LN. 2008/NO. 64, TLN. NO. 4849, LL SETNEG : 206 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
- Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, juga diatur pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2008.
- Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Undang-undang ini terdiri dari 22 Bab dan 355 Pasal.
- Penjelasan 74 hlm.
Bidang
- Komisi IV
- Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Status
- Mencabut UU - No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No | Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan | Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Pasal 10 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
2. | Pasal 108 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 |
3. | Pasal 112 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015
|
4. | Pasal 113 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015
|
5. | Pasal 12 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
6. | Pasal 127 Ayat (3) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2017 | Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal |
7. | Pasal 133 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39/2017 | Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal |
8. | Pasal 134 Ayat (4) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29/2014 | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim |
9. | Pasal 14 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
10. | Pasal 146 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. 84/2013 | Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal |
11. | Pasal 150 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. 39/2016 | Garis Muat Kapal dan Pemuatan |
12. | Pasal 153 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015
|
13. | Pasal 168 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2012 | Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal |
14. | Pasal 169 Ayat (6) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45/2012 | Manajemen Keselamatan Kapal |
15. | Pasal 17 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
16. | Pasal 170 Ayat (6) | Peraturan Menteri Perhubungan No. 134/2016 | Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan |
17. | Pasal 170 Ayat (5) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134/2016 | Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan |
18. | Pasal 171 Ayat (3) | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan |
19. | Pasal 177 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 5/2010 | Kenavigasian |
20. | Pasal 183 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 5/2010 | Kenavigasian |
21. | Pasal 184 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 5/2010 | Kenavigasian |
22. | Pasal 186 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 5/2010 | Kenavigasian |
23. | Pasal 196 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 5/2010 | Kenavigasian |
24. | Pasal 197 Ayat (3) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52/2011 | Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015
|
25. | Pasal 20 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
26. | Pasal 201 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. 53/2011 | Pemanduan
Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 75 Tahun 2014
Dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 57 Tahun 2015 ttg Pemanduan dan Penundaan Kapal |
27. | Pasal 203 Ayat (6) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71/2013 | Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016 |
28. | Pasal 205 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71/2013 | Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016 |
29. | Pasal 206 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan
sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 |
30. | Pasal 210 Ayat 2 | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 |
31. | Pasal 212 Ayat (4) | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan |
32. | Pasal 213 Ayat (4) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100/2014 | Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan |
33. | Pasal 216 Ayat (3) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100/2014 | Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan |
34. | Pasal 218 Ayat (3) | Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01/2010 | Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014
dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 |
35. | Pasal 219 Ayat (5) | Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01/2010 | Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014 |
36. | Pasal 221 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 9/2019 | Pemeriksaan Kecelakaan Kapal |
37. | Pasal 223 Ayat (2) | Peraturan Menteri No. 0/0 | - |
38. | Pasal 225 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan |
39. | Pasal 23 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
40. | Pasal 232 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 21/2010 | Perlindungan Lingkungan Maritim |
41. | Pasal 238 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 21/2010 | Perlindungan Lingkungan Maritim |
42. | Pasal 240 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 21/2010 | Perlindungan Lingkungan Maritim |
43. | Pasal 242 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29/2014 | Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim |
44. | Pasal 243 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 21/2010 | Perlindungan Lingkungan Maritim |
45. | Pasal 250 Ayat (1) | Peraturan Menteri Perhubungan No. 76/2017 | Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran |
46. | Pasal 255 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
47. | Pasal 257 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 62/2013 | Investigasi Kecelakaan Transportasi |
48. | Pasal 26 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
49. | Pasal 260 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 21/2017 | Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan |
50. | Pasal 272 Ayat (5) | Peraturan Menteri No. 0/0 | - |
51. | Pasal 273 Ayat (2) | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
52. | Pasal 275 Ayat (2) | Peraturan Menteri No. 0/0 | - |
53. | Pasal 278 Ayat (3) | Peraturan Pemerintah No. 0/0 | - |
54. | Pasal 281 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 9/2019 | Pemeriksaan Kecelakaan Kapal |
55. | Pasal 30 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
56. | Pasal 338 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 51/2012 | Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi |
57. | Pasal 339 Ayat (2) | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51/2015 | Penyelenggaraan Pelabuhan Laut |
58. | Pasal 34 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
59. | Pasal 37 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
60. | Pasal 39 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
61. | Pasal 43 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
62. | Pasal 49 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
63. | Pasal 55 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 8/2011 | Angkutan Multimoda |
64. | Pasal 58 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
65. | Pasal 59 Ayat (3) | Peraturan Pemerintah No. 20/2010 | Angkutan di Perairan
sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011
|
66. | Pasal 64 Ayat - | Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2012 | Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal |
67. | Pasal 76 Ayat (1) b | Keputusan Gubernur No. 203/11/IV/2015 | Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tilamuta Kabupaten Boalemo |
68. | Pasal 76 Ayat (1) a | Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 148/2016 | Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara |
69. | Pasal 76 Ayat (2) | Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 9/2015 | Penyelenggaraan Kepelabuhan |
70. | Pasal 78 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015
|
71. | Pasal 89 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 |
72. | Pasal 95 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015
|
73. | Pasal 99 Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 61/2009 | Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015
|