Peraturan Presiden

TAHUN 2012
# TENTANG TANGGAL DITETAPKAN
1
Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitment Under The Asean Framework Agreement Of Services/Afas 7 (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
05-01-2012
2
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
05-01-2012
3
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
05-01-2012
4
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah
05-01-2012
5
Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)
11-01-2012
6
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
11-01-2012
7
Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan
16-01-2012
8
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
17-01-2012
9
Penugasan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century Tbk., Yang Berada Di Luar Negeri
20-01-2012
10
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan
25-01-2012
11
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of Bangladesh On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)
02-02-2012
12
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan nasional Penanggulangan Teroris
03-02-2012
13
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
06-02-2012
14
Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Inovasi Nasional
07-02-2012
15
Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
07-02-2012
16
Rencana Umum Penanaman Modal
07-02-2012
17
Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
14-02-2012
18
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan)
23-02-2012
19
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income)
24-02-2012
20
Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
24-02-2012
21
Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerja Sama Menyeluruh Antara Republik Indonesia, Di Satu Pihak, Dan Komunitas Eropa Beserta Negara-Negara Anggotanya, Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia, Of The One Part, And The European Community And Its Member States, Of The Other Part)
24-02-2012
22
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional
02-03-2012
23
Pengesahan Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Keuntungan Pemindah Tanganan Harta)
02-03-2012
24
Pengesahan Agreement Between The Goverment Og The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Cina Untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya
02-03-2012
25
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi
02-03-2012
26
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
05-03-2012
27
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect Of Taxes On Income)
05-03-2012
28
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali
16-03-2012
29
Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, And Annex Vi Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ship 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating The Neto (Lampiran Iii, Lampiran Iv. Lampiran V, Dan Lampiran Vi Dari Konvensi Internasional Tahun 1973 Tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Sebagaimana Diubah Dengan Protokol Tahun 1978 Yang Terkait Daripadanya)
20-03-2012
30
Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendement To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi Internasional Tentang Pencarian Dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran Dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian Dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69))
20-03-2012
31
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republic Og Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Morocco For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)
20-03-2012
32
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)
20-03-2012
33
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
20-03-2012
34
Tunjangan Khusus Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar Dan Atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar Dan Atau Wilayah Perbatasan.
20-03-2012
35
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indoesia National Single Window
20-03-2012
36
Penugasan Kepada Pt. Pelabuhan Indonesia II (persero) Untuk Membangun Dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok
05-04-2012
37
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
05-04-2012
38
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
05-04-2012
39
Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga
12-04-2012
40
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slovenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
12-04-2012
41
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
12-04-2012
42
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
12-04-2012
43
Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
12-04-2012
44
Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Pemerintah
12-04-2012
45
Perubahan Atas Keputusan Presiden No 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
13-04-2012
46
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (agreement Between The Goverment Og Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation)
24-04-2012
47
Tim Pengamat Indonesia dalam Internasional Monitoring Team di Filipina Selatan
24-04-2012
48
Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
24-04-2012
49
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderall mahkamah Konstitusi
24-04-2012
50
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh
25-04-2012
51
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
25-04-2012
52
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
20-05-2012
53
Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
14-05-2012
54
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
14-05-2012
55
Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
23-05-2012
56
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Dewan Kementerian Bosnia Dan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of Bosnia And Herzegovina On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports)
24-05-2012
57
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/service Passports)
24-05-2012
58
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
24-05-2012
59
Kerangka Nasional Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah
30-05-2012
60
Wakil Presiden
07-06-2012
61
Pengesahan Second Protocol To Amend The Goverment On Trade The Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverment Of The Member Countries Of The Assosiation Of Southeast Asian Nations And Republic Of Korea (protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara - Negara Anggota Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea)
07-06-2012
62
Pengesahan Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga)
13-06-2012
63
Pengesahan Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Kingdom Of Thailand (persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Ri Dan Pemerintah Kerajaan Thailand)
13-06-2012
64
Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan
14-06-2012
65
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The United Arab Emirateson Visa Exemption For Holder Of Diplomatic, Service And Special Passports)
13-07-2012
66
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Indonesiaand The Goverment Of Republic Macedonia On Exemption Of Visa Requirement For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
13-07-2012
67
Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1433H/2012M
20-07-2012
68
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
27-07-2012
69
Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
27-07-2012
70
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
31-07-2012
71
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
07-08-2012
72
Sistem Kesehatan Nasional
17-10-2012
73
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
16-08-2012
74
Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir
16-08-2012
75
Pengesahan Internasional Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan KaKao Internasional 2010)
03-09-2012
76
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral
04-09-2012
77
Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Fredom Traffic Right Between The Asean Sub - Region (Protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub Kawasan Asean) Dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The Asean Sub-Region (Protokol 4 Tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan Asean)
21-09-2012
78
Penugasan Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Dan Kepala Bkpm Sebagai Kuasa Hukum Presiden Ri Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada Pemerintah Republik Indonesia
22-09-2012
79
Penghasilan Dan Hak - Hak Lain Kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
22-09-2012
80
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
22-10-2012
81
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1433H/2012M
15-10-2012
82
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kyrgyz Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
16-10-2012
83
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
17-10-2012
84
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
17-10-2012
85
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
25-10-2012
86
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
25-10-2012
87
Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
29-10-2012
88
Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional
30-10-2012
89
Pengesahan Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Executive Board (Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif
30-10-2012
90
Badan Intelejen Negara
30-10-2012
91
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hungary On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
30-10-2012
92
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Kazakhstan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
30-10-2012
93
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)
30-10-2012
94
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passports
31-10-2012
95
Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
13-11-2012
96
Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Bantuan Kemanusiaan Bagi Penanggulangan Bencana)
14-11-2012
97
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
17-11-2012
98
Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakistan)
17-11-2012
99
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat Asean (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nation (Asean) On Hosting And Granting Privileges And Immmunities To The Asean Secretariat)
17-11-2012
100
Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
17-11-2012
101
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian
17-11-2012
102
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset dan Teknologi
17-11-2012
103
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian
17-11-2012
104
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17-11-2012
105
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat
17-11-2012
106
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
17-11-2012
107
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
17-11-2012
108
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
17-11-2012
109
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
17-11-2012
110
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
17-11-2012
111
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
17-11-2012
112
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administasi Negara
17-11-2012
113
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Pertahanan Nasional
17-11-2012
114
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
17-11-2012
115
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
17-11-2012
116
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
17-11-2012
117
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
17-11-2012
118
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika nasional
17-11-2012
119
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
17-11-2012
120
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
17-11-2012
121
Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
05-12-2012
122
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
05-12-2012
123
Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah palsu
10-12-2012
124
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
27-12-2012
125
Koordinasi Penataan dan Perberdayaan Pedagang Kaki Lima
27-12-2012
126
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
30-12-2012