Menu
Pencarian
Webmail
Kontak
ID
EN
Layanan
LPSE
Pengaduan Masyarakat
Pusat Penelitian
e-Jurnal Puslit
Layanan Informasi Publik
Perpustakaan DPR
E-Repositori DPR
Info Grafis
TVR Parlemen
PPID
CARI
DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
TEMUKAN WAKIL ANDA
CARI
BERITA
AGENDA
LEGISLASI
Prolegnas 2015-2019
Prolegnas Prioritas
JDIH
Tentang
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan DPR
DAFTAR ANGGOTA
ALAT KELENGKAPAN
Pimpinan DPR
Badan Musyawarah
Komisi
Badan Legislasi
Badan Anggaran
B.U.R.T
B.K.S.A.P
Mahkamah Kehormatan Dewan
Panitia Khusus
TENTANG DPR
Sejarah
Tata Tertib
Keanggotaan
Fraksi
Kode Etik
Tahun Sidang
Tugas dan Wewenang
Hak DPR RI
Hak dan Kewajiban Anggota
Pembuatan Undang-Undang
Penetapan APBN
Pengambilan Keputusan
EN
ID
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
CARI
Undang Undang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Tentang
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan DPR
Pencarian JDIH
ARSIP
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Tentang
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan DPR
Pencarian JDIH
ARSIP
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
TAHUN 1951
#
TENTANG
DOKUMEN
1
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
2
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947 No.33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
3
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No.23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
4
Pemberian Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
5
Penetapan Undang-Undang Darurat No.26 tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda sebagai Undang-Undang.
6
Gaji dan Tunjangan-tunjangan kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-anggota DPR-RI.
7
Perubahan dan tambahan UU Lalu Lintas Jalan (Wegverkeers-Ordonantie 1933 No.86).
8
Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi.
9
Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil.
10
Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting.
11
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export - Import Bank of Washington.
12
Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscrediet Bank".
13
Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 th. 1951 tentang menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea, sebagai Undang-Undang.
14
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944
15
Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (UU Drt No.37 tahun 1950 seperti ditambah dengan UU Drt No.5 tahun 1951) sebagai Undang-Undang.
16
Penetapan Undang-Undang Darurat No.22 tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau sebagai Undang-Undang.
17
Penetapan Undang-Undang Darurat No.21 tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan R.I.S. sebagai Undang-Undang.
18
Perubahan UU No.15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo.
19
Penetapan Undang-Undang Darurat No.32 tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia, sebagai Undang-Undang.
20
Pemberian Pembebasan Cukai guna Pegawai-pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri Asing yang menjalankan Tugasnya dinegeri ini.
21
Penghapusan "Centrale Verkooporganisatie van Ordernemings-landbouwproducten (C.V.O.)".
22
Menetapkan Undang-Undang Darurat No.29 tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh para Pejabat yang menurut Pasal 148 Konstitusi R.I.S. dalam Tingkat Pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia, sebagai Undang-Undang.
23
Penyerahan Urusan Penilikan Pilem kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
24
Nasionalisasi De Javashche Bank NV.
25
Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No.141).
BERANDA
BERITA
BERITA PARIPURNA
BERITA PIMPINAN
BERITA BADAN MUSYAWARAH
BERITA KOMISI
BERITA BADAN LEGISLASI
BERITA BADAN ANGGARAN
BERITA B.U.R.T
BERITA B.K.S.A.P
BERITA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
BERITA PANITIA KHUSUS
BERITA REFORMASI BIROKRASI
BERITA LAIN-LAIN
AGENDA ACARA
LEGISLASI
PROLEGNAS 2015-2019
PROLEGNAS PRIORITAS
JDIH
TENTANG
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN DPR
TENTANG DPR
SEJARAH DPR
TATA TERTIB
KEANGGOTAAN
FRAKSI
KODE ETIK
TAHUN SIDANG
TUGAS DAN WEWENANG
HAK DPR RI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
PENETAPAN APBN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAFTAR ANGGOTA
ALAT KELENGKAPAN
PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH
KOMISI
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
B.U.R.T
B.K.S.A.P
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
PANITIA KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL
TENTANG SETJEN DPR RI
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI PUSDATIN
STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLAT
PUBLIKASI
PERSIDANGAN PARIPURNA
INSPEKTORAT UTAMA
SEMINAR FRAKSI
BADAN KEAHLIAN
TENTANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
PUSAT PENELITIAN
REFORMASI BIROKRASI
BERANDA
ROADMAP
BERITA KEGIATAN
QUICK WIN
P.M.P.R.B
REGULASI
KNOWLEDGE MANAGEMENT
KUNJUNGAN MASYARAKAT
TENTANG KUNJUNGAN MASYARAKAT
JADWAL KUNJUNGAN
DOKUMENTASI FOTO
PARLEMEN REMAJA
GALERI
LENSA PARLEMENTARIA
GALERI VIDEO
SERBA-SERBI
MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA
TVR PARLEMEN
TUR VIRTUAL
MUSEUM
OPERATION ROOM
LINK
BERANDA
BERITA
BERITA
BERITA TERKINI
BERITA PARIPURNA
BERITA PIMPINAN
BERITA BADAN MUSYAWARAH
BERITA KOMISI
BERITA BADAN LEGISLASI
BERITA BADAN ANGGARAN
BERITA B.U.R.T
BERITA B.K.S.A.P
BERITA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
BERITA PANITIA KHUSUS
BERITA REFORMASI BIROKRASI
BERITA LAIN-LAIN
AGENDA ACARA
LEGISLASI
PROLEGNAS 2015-2019
PROLEGNAS PRIORITAS
JDIH
TENTANG
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN DPR
TENTANG DPR
SEJARAH DPR
TATA TERTIB
KEANGGOTAAN
FRAKSI
KODE ETIK
TAHUN SIDANG
TUGAS DAN WEWENANG
HAK DPR RI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
PENETAPAN APBN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAFTAR ANGGOTA
ALAT KELENGKAPAN
PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH
KOMISI
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
B.U.R.T
B.K.S.A.P
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
PANITIA KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL
TENTANG SETJEN DPR RI
PUBLIKASI
PERSIDANGAN PARIPURNA
INSPEKTORAT UTAMA
SEMINAR FRAKSI
BADAN KEAHLIAN
TENTANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
PUSAT PENELITIAN
REFORMASI BIROKRASI
BERANDA
ROADMAP
BERITA KEGIATAN
QUICK WIN
P.M.P.R.B
REGULASI
KNOWLEDGE MANAGEMENT
KUNJUNGAN MASYARAKAT
TENTANG KUNJUNGAN MASYARAKAT
JADWAL KUNJUNGAN
DOKUMENTASI FOTO
PARLEMEN REMAJA
GALERI
LENSA PARLEMENTARIA
GALERI VIDEO
SERBA-SERBI
MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA
TVR PARLEMEN
TUR VIRTUAL
MUSEUM
OPERATION ROOM
LINK