Pengakuan (recognition) terhadap eksistensi diaspora Indonesia diluar negeri dan sistem dwi kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia yang terbukti telah memberi banyak manfaat terhadap negara asal, khususnya negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Terutama untuk negara Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia.

Penyusunan ini merupakan  sebuah konsekuensi logis dari strategi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Pengaturan dwi kewarganegaraan yang memungkinkan penduduk Indonesia (terutama anak) untuk mendapat status di luar negeri maupun di negara asalnya sendiri yakni Indonesia.

Pertumbuhan kapasitas SDM dan ekonomi yang tinggi, yakni dengan tingkat masuknya investasi.

• Sistem Kewarganegaraan
• Tata cara dan syarat memperoleh kewarganegaraan ganda di Indonesia
• Cakupan subyek warga negara yang dapat diberikan kewarganegaraan ganda Indonesia
• Tata cara pelaporan kewarganegaraan asal

Sanksi

Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi III untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Pada periode Prolegnas 2014 merupakan RUU non prioritas dengan judul RUU tentang Kewarganegaraan Ganda dan NA serta RUU sedang disiapkan oleh Tim Asistensi Polhukham.