Program Legislasi Nasional

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif.

  • Diusulkan Pada : 17 Februari 2017
  • Disiapkan oleh : PEMERINTAH
Mulai

Pembahasan

Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan Tingkat II
Selesai
Rapat Paripurna DPR RI ke-22 27 April 2017
Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI : Laporan Komisi I DPR RI guna mendapat penjadwalan di Rapat Paripurna DPR RI 25 April 2017
Tentang

Deskripsi Konsepsi

Rekam Jejak
Selesai
  • Pembicaraan Tingkat II
    Rapat Paripurna DPR RI ke-22
    27-Apr-2017
  • Pembicaraan Tingkat I
    Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI : Laporan Komisi I DPR RI guna mendapat penjadwalan di Rapat Paripurna DPR RI
    25-Apr-2017
    Dokumen
  • Pembicaraan Tingkat I
    Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (PPU) Kemkumham, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP dan Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam.
  • Pembicaraan Tingkat I
    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi.
  • Pembicaraan Tingkat I
    Rapat Kerja Komisi I DPR RI
  • Pendahuluan
    Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI (TERTUTUP)
    21-Mar-2017
    Dokumen
  • Pendahuluan
    Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE, 2014 bersama-sama Pemerintah
    20-Mar-2017
    Dokumen
  • Pendahuluan
    Surat Presiden RI No: R-10/Pres/02/2017 menugaskan Menlu, Menhan, Menkumham, & Menteri Kelautan&Perikanan untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Filipina mengenai Penetapan Batas ZEE, 2014 bersama-sama DPR RI
Mulai