Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat

PROLEGNAS 2015-2019

NO	JUDUL RUU	PENGUSUL
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR, PEMERINTAH
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR, PEMERINTAH
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Persandian	DPR, PEMERINTAH
4.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
5.	RUU tentang Rahasia Negara	DPR, PEMERINTAH
6.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR, PEMERINTAH
8.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
9.	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR, PEMERINTAH, DPD
10.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR
13.	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
14.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR, DPD
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR
19.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
20.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR, PEMERINTAH
21.	RUU tentang Pertanahan	DPR
22.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR, PEMERINTAH
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR, PEMERINTAH, DPD
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR, DPD
25.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR, PEMERINTAH
26.	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD
27.	RUU tentang Provinsi Bali	DPD
28.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR
29.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
30.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	DPD
31.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
32.	RUU tentang Perkumpulan	DPR, PEMERINTAH, DPD
33.	RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
34.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR, PEMERINTAH
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH, DPD
37.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR, PEMERINTAH
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	PEMERINTAH, DPD
39.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR, PEMERINTAH
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
41.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
42.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR, DPD
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH
44.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH
45.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR
46.	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
48.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH
49.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
52.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
53.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
54.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH
55.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH
57.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
58.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR
60.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH
61.	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	DPR, DPD
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
64.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR, PEMERINTAH
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR, PEMERINTAH
66.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR, DPD
67.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	DPR, PEMERINTAH
68.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR, PEMERINTAH
69.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
70.	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH
71.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR, DPD
72.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR, PEMERINTAH
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR, DPD
74.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
75.	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR
76.	RUU tentang Jalan	DPR, DPD
77.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
78.	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
79.	RUU tentang Arsitek	DPR
80.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
81.	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR
82.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR
83.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR, DPD
86.	RUU tentang Pertembakauan	DPR
87.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
88.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
89.	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH
90.	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH
91.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD
92.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR, PEMERINTAH
93.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
94.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
95.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
96.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
97.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	PEMERINTAH
98.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR
99.	RUU tentang Geologi	DPR, DPD
100.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
101.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
102.	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR, PEMERINTAH, DPD
103.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR
104.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
105.	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
106.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR, DPD
107.	RUU tentang Kepalangmerahan	PEMERINTAH
108.	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR
109.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	DPR
110.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR
111.	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR, PEMERINTAH
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH
113.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
114.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
115.	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR, DPD
116.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial	DPR
117.	RUU tentang Kebidanan	DPR, DPD
118.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
119.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR
120.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
121.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
122.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH
123.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
124.	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR, PEMERINTAH
125.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR, PEMERINTAH
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR, PEMERINTAH, DPD
127.	RUU tentang Kebudayaan	DPR
128.	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD
129.	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
130.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR, DPD
131.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR
132.	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH
133.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
134.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR, PEMERINTAH
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
136.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR, PEMERINTAH
137.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
138.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR, DPD
139.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
140.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
141.	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH, DPD
142.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH, DPD
143.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH, DPD
144.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
145.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
147.	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH
148.	RUU tentang Penjaminan	DPR
149.	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
150.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH
151.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
152.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD
153.	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR, DPD
154.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
155.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
156.	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH
157.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
158.	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAH
159.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
160.	RUU tentang Tabungan Haji	DPR
161.	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH
162.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
163.	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan	DPR
164.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH
165.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
166.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR
167.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR
168.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR
169.	RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
170.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
171.	RUU Tentang Konsultan Pajak	DPR
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR
173.	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD
176.	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD
177.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR
178.	RUU tentang Sanitasi.	DPR
179.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR
182.	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR
183.	RUU tentang Permusikan	DPR
184.	RUU tentang Hak atas Tanah Adat	DPD
185.	RUU tentang Penyadapan	DPR
186.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR
187.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR
188.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR
189.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH

PROLEGNAS KUMULATIF

NO	JUDUL RUU	PENGUSUL
1.	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR
2.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam	PEMERINTAH
3.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and the Sosialist Republic Of Viet Nam)	PEMERINTAH
5.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
6.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea	PEMERINTAH
7.	RUU tentang Perubahan APBN TA 2015	PEMERINTAH
8.	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait	PEMERINTAH
9.	RUU tentang Pencabutan JPSK	PEMERINTAH
10.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
11.	Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
12.	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
13.	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Perkoperasian	DPR, PEMERINTAH
15.	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif.	PEMERINTAH
16.	RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children (Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang dan Terutama Perempuan dan Anak)	PEMERINTAH
17.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Extradition)	PEMERINTAH
18.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
19.	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR
20.	RUU tentang pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi	PEMERINTAH
21.	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
22.	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
23.	Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Paket Komitmen Keenam di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa	PEMERINTAH
24.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH
25.	Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan	PEMERINTAH
26.	Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama terkait Pertahanan	PEMERINTAH
27.	Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH
28.	RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition)	PEMERINTAH
29.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)	PEMERINTAH
30.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)	PEMERINTAH
31.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence)	PEMERINTAH
32.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republik of Iran on Extradition)	PEMERINTAH
33.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)	PEMERINTAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Program Legislasi Nasional