Program Legislasi Nasional

PROLEGNAS 2015-2019
NO JUDUL RUU PENGUSUL
1.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR, PEMERINTAH
2.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
DPR, PEMERINTAH
3.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
PEMERINTAH
4.
RUU tentang Persandian
DPR, PEMERINTAH
5.
RUU tentang Rahasia Negara
DPR, PEMERINTAH
6.
RUU tentang Keamanan Nasional
DPR, PEMERINTAH
8.
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
DPR
9.
RUU tentang Konvergensi Telematika
DPR, PEMERINTAH, DPD
10.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara
PEMERINTAH
11.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
PEMERINTAH
12.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
DPR
13.
RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
PEMERINTAH
14.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
14.
RUU tentang Wawasan Nusantara
DPD
15.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
PEMERINTAH
16.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
DPR, DPD
17.
RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
PEMERINTAH
18.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU
DPR
19.
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
DPR
20.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
DPR, PEMERINTAH
21.
RUU tentang Pertanahan
DPR
22.
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD
DPR, PEMERINTAH
23.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
DPR, PEMERINTAH, DPD
24.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
DPR, DPD
25.
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
DPR, PEMERINTAH
26.
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
DPD
27.
RUU tentang Provinsi Bali
DPD
28.
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
DPR
29.
RUU tentang Partisipasi Masyarakat
DPD
30.
RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan
DPD
31.
RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria
DPR
32.
RUU tentang Perkumpulan
DPR, PEMERINTAH, DPD
33.
RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
PEMERINTAH
34.
RUU tentang Hukum Acara Pidana
DPR
35.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
DPR, PEMERINTAH
36.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
PEMERINTAH, DPD
37.
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR, PEMERINTAH
38.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PEMERINTAH, DPD
39.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
DPR, PEMERINTAH
40.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
DPR
41.
RUU tentang Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
42.
RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat
DPR, DPD
43.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
PEMERINTAH
44.
RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
PEMERINTAH
45.
RUU tentang Mahkamah Agung
DPR
46.
RUU tentang Merek
PEMERINTAH
47.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PEMERINTAH
48.
RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)
PEMERINTAH
49.
RUU tentang Paten
PEMERINTAH
50.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PEMERINTAH
51.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
DPR
52.
RUU tentang Jabatan Hakim
DPR
53.
RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
PEMERINTAH
54.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
PEMERINTAH
55.
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
PEMERINTAH
56.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PEMERINTAH
57.
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PEMERINTAH
58.
RUU tentang Balai Harta Peninggalan
PEMERINTAH
59.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
DPR
60.
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
PEMERINTAH
61.
RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)
DPR, DPD
62.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
DPR
63.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR
64.
RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
DPR, PEMERINTAH
65.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
DPR, PEMERINTAH
66.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
DPR, DPD
67.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
DPR, PEMERINTAH
68.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR, PEMERINTAH
69.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
DPR
70.
RUU tentang Zona Tambahan Indonesia
PEMERINTAH
71.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
DPR, DPD
72.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR, PEMERINTAH
73.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR, DPD
74.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
DPR
75.
RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
DPR
76.
RUU tentang Jalan
DPR, DPD
77.
RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
DPR
78.
RUU tentang Jasa Konstruksi
DPR
79.
RUU tentang Arsitek
DPR
80.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
DPR
81.
RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan
DPR
82.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
DPR
83.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
DPR
84.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
DPR, DPD
86.
RUU tentang Pertembakauan
DPR
87.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
DPR
88.
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
DPR
89.
RUU tentang Bahan Kimia
PEMERINTAH
90.
RUU tentang Metrologi Legal
PEMERINTAH
91.
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
DPD
92.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DPR, PEMERINTAH
93.
RUU tentang Ekonomi Kreatif
DPD
94.
RUU tentang Kewirausahaan Nasional
DPR
95.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
96.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
DPR
97.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
PEMERINTAH
98.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
DPR
99.
RUU tentang Geologi
DPR, DPD
100.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi
DPR
101.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
DPR
102.
RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender
DPR, PEMERINTAH, DPD
103.
RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DPR
104.
RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah
DPR
105.
RUU tentang Penyandang Disabilitas
DPR
106.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
DPR, DPD
107.
RUU tentang Kepalangmerahan
PEMERINTAH
108.
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial
DPR
109.
RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
DPR
110.
RUU tentang Ketahanan Keluarga
DPR
111.
RUU tentang Perlindungan Umat Beragama
DPR, PEMERINTAH
112.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PEMERINTAH
113.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
DPR
114.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR
115.
RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
DPR, DPD
116.
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han Hubungan Industrial
DPR
117.
RUU tentang Kebidanan
DPR, DPD
118.
RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
PEMERINTAH
119.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
DPR
120.
RUU tentang Praktik Kefarmasian
DPR
121.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
DPR
122.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
PEMERINTAH
123.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PEMERINTAH
124.
RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
DPR, PEMERINTAH
125.
RUU tentang Sistem Pengupahan
DPR, PEMERINTAH
126.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR, PEMERINTAH, DPD
127.
RUU tentang Kebudayaan
DPR
128.
RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah
DPD
129.
RUU tentang Sistem Perbukuan
DPR
130.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR, DPD
131.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
DPR
132.
RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
PEMERINTAH
133.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
DPR
134.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
DPR, PEMERINTAH
135.
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PEMERINTAH
136.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
DPR, PEMERINTAH
137.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PEMERINTAH
138.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR, DPD
139.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR
140.
RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
PEMERINTAH
141.
RUU tentang Pajak Penghasilan
PEMERINTAH, DPD
142.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PEMERINTAH, DPD
143.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
PEMERINTAH, DPD
144.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
DPR
145.
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
PEMERINTAH
146.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
PEMERINTAH
147.
RUU tentang Lelang
PEMERINTAH
148.
RUU tentang Penjaminan
DPR
149.
RUU tentang Penjaminan Polis
PEMERINTAH
150.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
PEMERINTAH
151.
RUU tentang Penilai
PEMERINTAH
152.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
DPD
153.
RUU tentang Perekonomian Nasional
DPR, DPD
154.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PEMERINTAH
155.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
PEMERINTAH
156.
RUU tentang Bea Materai
PEMERINTAH
157.
RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan
PEMERINTAH
158.
RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
PEMERINTAH
159.
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DPR
160.
RUU tentang Tabungan Haji
DPR
161.
RUU tentang Pengampunan Pajak
PEMERINTAH
162.
RUU tentang Perkelapasawitan
DPR
163.
RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan
DPR
164.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
PEMERINTAH
165.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
PEMERINTAH
166.
RUU tentang Keamanan Laut
DPR
167.
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR
168.
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
DPR
169.
RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR
170.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
DPR
171.
RUU Tentang Konsultan Pajak
DPR
172.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
DPR
173.
RUU tentang Ketenaganukliran.
PEMERINTAH
174.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
PEMERINTAH
175.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
DPD
176.
RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
DPD
177.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
DPR
178.
RUU tentang Sanitasi.
DPR
179.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
DPR
180.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
DPR
181.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
DPR
182.
RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
DPR
183.
RUU tentang Sumber Daya Air
DPR
184.
RUU tentang Permusikan
DPR
185.
RUU tentang Hak atas Tanah Adat
DPD
PROLEGNAS KUMULATIF
NO JUDUL RUU PENGUSUL
1.
RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
DPR
2.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam
PEMERINTAH
3.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan kerja Sama di Bidang Pertahanan
PEMERINTAH
4.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and the Sosialist Republic Of Viet Nam)
PEMERINTAH
5.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
PEMERINTAH
6.
RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State Of Papua New Guinea
PEMERINTAH
7.
RUU tentang Perubahan APBN TA 2015
PEMERINTAH
8.
RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait
PEMERINTAH
9.
RUU tentang Pencabutan JPSK
PEMERINTAH
10.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan
PEMERINTAH
11.
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura
PEMERINTAH
12.
RUU tentang Perkoperasian
DPR, PEMERINTAH
13.
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif.
PEMERINTAH
14.
RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Woman and Children (Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang dan Terutama Perempuan dan Anak)
PEMERINTAH
15.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Extradition)
PEMERINTAH
16.
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
PEMERINTAH
17.
RUU tentang pengesahan persetujuan kerja sama pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi
PEMERINTAH
18.
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
PEMERINTAH
19.
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
PEMERINTAH
BERANDA
BERITA
BERITA
BERITA TERKINI
BERITA PARIPURNA
BERITA PIMPINAN
BERITA BADAN MUSYAWARAH
BERITA KOMISI
BERITA BADAN LEGISLASI
BERITA BADAN ANGGARAN
BERITA B.U.R.T
BERITA B.K.S.A.P
BERITA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
BERITA PANITIA KHUSUS
BERITA REFORMASI BIROKRASI
BERITA LAIN-LAIN
AGENDA ACARA
LEGISLASI
PROLEGNAS 2015-2019
PROLEGNAS PRIORITAS
JDIH
TENTANG
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN DPR
TENTANG DPR
SEJARAH DPR
TATA TERTIB
KEANGGOTAAN
FRAKSI
KODE ETIK
TAHUN SIDANG
TUGAS DAN WEWENANG
HAK DPR RI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
PENETAPAN APBN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DAFTAR ANGGOTA
ALAT KELENGKAPAN
PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH
KOMISI
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
B.U.R.T
B.K.S.A.P
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
PANITIA KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL
TENTANG SETJEN DPR RI
PUBLIKASI
PERSIDANGAN PARIPURNA
INSPEKTORAT UTAMA
SEMINAR FRAKSI
BADAN KEAHLIAN
TENTANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PUSAT KAJIAN ANGGARAN
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
PUSAT PENELITIAN
REFORMASI BIROKRASI
BERANDA
ROADMAP
BERITA KEGIATAN
QUICK WIN
P.M.P.R.B
REGULASI
KNOWLEDGE MANAGEMENT
KUNJUNGAN MASYARAKAT
TENTANG KUNJUNGAN MASYARAKAT
JADWAL KUNJUNGAN
DOKUMENTASI FOTO
PARLEMEN REMAJA
GALERI
LENSA PARLEMENTARIA
GALERI VIDEO
SERBA-SERBI
MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA
TVR PARLEMEN
TUR VIRTUAL
MUSEUM
OPERATION ROOM
LINK