RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN

- RUU ini merupakan usul inisiatif DPD RI yang diajukan sejak tahun 2011 serta telah diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2013.
- Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, dengan membentuk Undang-Undang tentang Kelautan.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RUU ini akan mengatur mengenai: Ruang lingkup, wilayah laut; pembangunan kelautan; pengelolaan kelautan; pengembangan kelautan; pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; Tata kelola dan kelembagaan laut; dan peran serta masyarakat.
- Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 26 September 2014