TAK ADA RENCANA PEMAKZULAN PRESIDEN

11-12-2009 / LAIN-LAIN

 

 

           

 

 

 

            TAK ADA RENCANA PEMAKZULAN PRESIDEN

 

          Tugas utama Panitia Angket DPR yang akan mengusut kasus Bank Century adalah menuntaskan kasus tersebut setuntas-tuntasnya. Siapa yang terbukti bersalah harus diproses dan mendapatkan sanksi hukum yang adil dan terbuka. Tidak ada target dari Panitia Angket untuk impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden sebab costnya terlalu mahal.

          Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari FPG dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam acara Dialektika Demokrasi yang bertajuk “ Mengawal kerja Panitia Angket Century, Langkah Awal Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu” di press room DPR Jumat (11/12).

          Dalam acara itu hadir pula Wakil Ketua Panitia Angket Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI Perjuangan dan aktivis Anti Korupsi Prof. Thamrin Amal Tamagola.

          Menurut Priyo, disetujuinya penggunaan hak angket oleh DPR dimaksudkan agar kasus Bank Century bisa dibongkar dengan tuntas. Panitia Angket juga tidak akan membidik orang perorang sebab sejak awal posisi Golkar moderat. “ Golkar tetap ingin mengawal Presiden SBY,” tegas Priyo.

          Hal yang sama dikatakan, Anas Urbaningrum bahwa Panitia Angket akan bekerja sesuai agenda yang disepakati dan sifat rapat-rapat nanti terbuka meski peraturan tatib menentukan tertutup. Fraksi PD juga menginginkan Panitia Angket bekerja secara komprehensif dalam menyelidiki kasus Century mulai merger hingga munculnya penggelontoran dana triliunan rupiah.

 

Pemanggilan Presiden

          Dalam acara tersebut juga disinggung kemungkinan Panitia Angket memanggil Presiden sebab hak angket merupakan hak tertinggi DPR. Menurut aktivis anti korupsi Thamrin Amal Tamagola, sesuai ketentuan  UUD 45, pemerintah  adalah Presiden. Karena itu, semua menteri, termasuk menko adalah pembantu presiden.

“ Presiden harus dihadirkan oleh Panitia Angket , dengan pertanyaan seberapa jauh tahu tentang hal ini. Apakah Menko dan menteri itu dibiarkan bekerja sendiri tanpa suatu kendali manajemen dari Presiden. Presiden adalah pemerintah yang harus bertanggungjawab kepada rakyat,” tandas Thamrin.

Panitia angket menanggapi secara hati-hati tentang kemungkinan pemanggilan Presiden. “ Tidak ada urgensinya untuk menghadirkan Presiden,” kata Anas Urbaningrum. Padahal kata Gayus Lumbuun, Panitia Angket mempunyai kewenangan untuk memanggil siapapun. Pejabat Negara, pejabat pemerintah dan masyarakat wajib hadir jika diundang Pantia Angket. (mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay: Belum Saatnya Revisi UU Pemilu
25-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan...
Jelang Perayaan Natal, Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua MPR
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph (WMY) usai kunjungan dari ruang kerja Ketua DPD RI La Nyalla...
Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua DPD RI
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Panitia Natal Parlemen yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph...
Legislator Ajak Masyarakat Tingkatkan Persatuan dan Protokol Kesehatan
14-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 MPR, DPR, dan DPD RI...