POKSI I FPG DPR : DUKUNG PEMERINTAH BENTUK BADAN PENGELOLA DAERAH PERBATASAN

21-12-2009 / LAIN-LAIN

Ketua Poksi I FPG DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sangat mendukung rencana pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dan merekomendasikan segera dibahas RUU yang membahas daerah perbatasan. Karena salah satu masalah terpenting yang dihadapi bangsa ini adalah  masalah perbatasan.

 

Demikian disampaikan Agus dalam konperensi pres tentang hasil  temuan Poksi I FPG DPR dalam kunjungan kerja  ke daerah perbatasan di pres room DPR Jakarta, Kamis (17/12)

 

Konperensi pers yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota Poksi I FPG DPR antara lain Tantowi Yahya, Yorrys Raweyai, Fayakhun Andriadi dan Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen menyatakan bahaw seyogyanya badan yang mengelola daerah perbatasan  dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden langsung.

 

Karena badan ini sifatnya integral, harus betul-betul menyatu dan menyeluruh, “Menurut kami badan ini tidak cukup dipimpin oleh seorang Menko, karena masalah perbatasan tidak hanya  diperlukan  aspek  security approach karena ada pendekatan-pendekatan lain yang tidak kalah penting seperti pendekatan kesejahateraan, ekonomi dan lain sebagainya”, papar Agus. 

 

Menurut Agus, mengapa diperlukan suatu UU dalam menyelesaikan daerah perbatasan adalah agar ada  komitmen kita semua untuk menyelesaikan masalah perbatasan. “Membangun perbatasan menjadi komitmen bersama yang diamanatkan langsung oleh UU”, terangnya.

 

“Yang tak kalah penting wawasan pembangunan yang ada di perbatasan tidak bisa hanya berdasarkan perhitungan bisnis belaka, karena tidak masuk. Itu harus ada yang dinamakan politik kedaulatan, politik anggaran yang berbasis kedaulatan”, tambahnya.

 

Anggota Poksi I FPG DPR Tantowi Yahya, menyampaikan bahwa Poksi I FPG DPR  menemukan belum adanya keselaraasan baik dalam fisik maupun dalam tindakan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah tingkat II dimana kecamatan-kecamatan ada di wilayah perbatasan.

 

“Kami melihat dengan gamblang  bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah melakukan upaya  untuk meningkatkan perekonomian pemberdayaan untuk meningkatkan ketertinggalan dan keterisoliran,  namun dalam tataran pelaksanaan di Kabupaten hal ini menjadi timpang karena di kabupaten itu sesungguhnya mereka tahu permasalahan di kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah mereka”, terang Tantowi.

 

“Ibaratnya mereka tahu penyakitnya apa, tapi obatnya lain, terus menerus seperti itu. Inilah akhirnya yang membuat pembangunan peningkatan kesejahteraan di perbatasan menjadi terhambat hingga saat ini” katanya.

 

            Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil sudah ada dalam tingkat Kabupaten, tapi belum ada dalam tataran pusat. Dengan adanya badan ini,  pengelolaan wilayah perbatasan akan dilaksanakan secara koordinatif. Selama ini penyelesaian masalah perbatasan ini dilaksanakan secara sektoral dan parsial. Badan ini mudah-mudahan menjadi jawaban terhadap langkah koordinatif penyelesaian masalah daerah perbatasan. (sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay: Belum Saatnya Revisi UU Pemilu
25-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan...
Jelang Perayaan Natal, Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua MPR
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph (WMY) usai kunjungan dari ruang kerja Ketua DPD RI La Nyalla...
Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua DPD RI
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Panitia Natal Parlemen yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph...
Legislator Ajak Masyarakat Tingkatkan Persatuan dan Protokol Kesehatan
14-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 MPR, DPR, dan DPD RI...